KPUD Kota Cilegon Gelar Deklarasi Kampanye Damai 2019

Minggu, 16 September 2018

KPUD Kota Cilegon bekerja sama dengan Polres Kota Cilegon menggelar deklarasi kampanye damai 2019. Ketua KPUD berpesan agar parpol menghindari kampanye yang mengintimidasi, blackcampaign, SARA, hindari HOAX, dan money politik. Ketua Bawaslu menegaskan agar kampanye menjadi ajang pendidikan bagi masyarakat sesuai amanat UU.

Cilegon, Satubanten.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Cilegon bekerja sama dengan Polres Kota Cilegon menggelar deklarasi kampanye damai 2019 pada hari Minggu (16/9) di aula DPRD Kota Cilegon. Dalam deklarasi tersebut, Forkopimda Kota Cilegon, Kapolres Kota Cilegon, Dandim 063 Kota Cilegon, MUI, PCNU, Muhammadiyah Kota Cilegon, Ormas dan OKP se Kota Cilegon.

Dalam sambutannya, Ketua KPUD Cilegon Irfan Alfi mengatakan bahwa saat ini tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) telah sampai pada tahap menjelang kampanye. Oleh karena itu diharapkan kepada para peserta pemilu agar menjaga suasana kampanye yang damai, sejuk dan aman. Irfan juga menghimbau kepada seluruh Parpol peserta pemilu agar berkampanye tanpa menyinggung SARA, tidak mempersoalnya dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Harap diketahui bahwa saat ini tahapan pemilu kita telah sampai ke tahap menjalang kampanye, setelah kemarin kita para calon peserta kemarin. Tentu kita harapkan kepada para parpol peserta pemilu agar melakukan kampanye dengan aman, damai, sejuk. Hindari kampanye SARA, intimidasi, juga mempersoalkan dasar NKRI, dan jauhi juga Hoax, dan termasuk juga di dalamnya money politic,” tuturnya dalam sambutan.

Irfan juga mengatakan bahwa nantinya kampanye akan berjalan dengan dua metode yakni kampanye tatap muka dan rapat umum. Kedua metode ini hendaknya tidak menimbulkan konflik antar sesama peserta pemilu yakni Partai Politik (Parpol). Dan juga dihimbau agar tidak berlaku curang misalnya dengan mebredel atau mencopot atau merusak atribut partai lain. Dan Irfan juga mengingatkan agar para parpol peserta pemilu agar senantiasa menjauhi kampanye dengan materi black campaign.

Hal senada juga diutarakan oleh ketua Bawaslu, Siswandi. Dirinya mengatakan bahwa parpol hendaknya memperhatikan secara seksama kampanye yang akan dilakukan agar tidak melanggar aturan – aturan yang ada dalam Undang – undang no. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, antara lain tidak mengikut sertakan ASN dalam kampanye. Dalam sambutannya, Siswandi juga mengatakan pentingnya kampanye sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat.

“Saya berharap pada pemilu nanti bukan hanya Bawaslu sebagai pengawas dan KPU sebagai penyelenggara yang mensukseskan jalannya pemilu, tapi juga dari Parpol peserta pemilu dan masyarakat secara luas juga ikut mensukseskan pemilu 2019,” tutupnya.

Ditulis oleh : Imam B. Carito

Diedit oleh : SBS032

*Baca tulisan lain Imam B. Carito atau artikel lain tentang Pemilu 2019 atau tentang KPUD atau tentang Bawaslu.

You might also like
Comments
Loading...