KPU Lupa Kepada Rakyat Indonesia

Muhammad Husni Romdhon
Sekretaris Jendral BEM Serang

OPINI (09/01/2019) SatuBanten – Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kurang lebih tinggal 3 bulan lagi sejak penetapan nomor urut pasangan capres dan cawapres pada 21 September 2018 sampai batas akhir kampanye13 April 2019. Sejak saat itu masing-masing tim pemenangan pasangan capres dan cawapres sudah menggerakan mesin tempur mereka, baik dari TKN 01 dan BPN 02 semua berusaha menarik simpatisan masyarakat. Tetapi dibalik itu semua, hanya segelintir masyarakat saja yang mengetahui sosok calon pemimpin mereka yang akan datang. 

Padahal Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 265 juta jiwa yang seharusnya 2/3 dari masyarakat Indonesia atau memang seluruhnya itu mengetahui visi, misi dan program kerja apa yang akan diberikan oleh mereka untuk masyarakat Indonesia. Momentum itu sebenarnya bisa didapatkan rakyat Indonesia dengan diselenggarakanya debat capres dan cawapres yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 2017 alias UU Pemilu.

Namun, seperti membeli kucing di dalam karung, lagi-lagi rakyat tidak dapat mengetahui sepenuhnya isi otak capres dan cawapres dari masing-masing kandidat, karena KPU akan memberikan kisi-kisi soal seminggu sebelum pelaksanaan debat digelar. Sekelas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa tingkat Universitas saja mereka diadu argumen tanpa diberikan kisi-kisi soal sebelumnya. Ini merupakan kemunduran dalam bernalar kritis dalam diri calon pemimpin bangsa Indonesia. Dibawah membangun untuk bernalar sesuai dengan argumen yang rasional (mahasiswa), tetapi diatas meruntuhkan pondasi-pondasi itu. 

Sebenarnya ada apa dengan KPU ? lembaga independen namun seolah KPU lupa dengan posisinya. Pernyataan Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU mengatakan sudah berdiskusi dengan tim pemenangan masing-masing calon baik TKN 01 dan BPN 02, namun sebenarnya KPU itu milik siapa? kedua Tim Pemenangan calon? pasangan calon? Tidak!. Mereka mempunyai kepentingan masing-masing, KPU ini milik seluruh rakyat Indonesia maka dari itu rakyatlah yang seharusnya dilibatkan dan berhak mengetahui isi otak dari masing-masing capres dan cawapres. 

Oleh sebab itu, besar harapan saya sebagai rakyat dan penikmat dinamika politik, agar KPU mengevaluasi kekurangan-kekurangannya agar mempunyai integritas, mempunyai marwah dalam bekerja, dan memegang teguh suara rakyat, bukan suara-suara tim pemenangan dan lain sebagainya. Kami rakyat sudah muak dengan janji-janji yang berakhir dijeruji artinya hanya sebatas janji yang tidak terlaksana, kami hanya ingin mengetahui isi otak calon pemimpin kami. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...