Korupsi dan Perilaku Anti Korupsi

Oleh:

Suhandi, S.ST, MM

Fungsional Statistisi BPS Provinsi Banten

“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi”

OPINI – Korupsi di Indonesia sudah semakin meluas, tidak hanya terjadi di kalangan penyelenggara pemerintahan, pejabat publik, dan wakil rakyat saja tetapi sudah menyebar ke masyarakat bawah. Bahkan, korupsi di kalangan pemerintahan telah tumbuh secara vertikal dan horisontal ke daerah-daerah. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi.

Perkembangan korupsi di Banten
Sejak awal berdiri Provinsi Banten sering dihebohkan dengan kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pimpinan tertinggi wilayah seperti gubernur, bupati atau walikota, kepala dinas bahkan anggota DPRD juga tersangkut korupsi. Tingkah laku korupsi yang sering dilakukan pimpinan/atasan kadang dilakukan secara terbuka sehingga dicontoh oleh para bawahan. Ada juga kasus korupsi di Banten yang dilakukan secara bersama-sama atau yang sering disebut ‘bancakan’.

Sebuah LSM di Banten pernah membuat penelitian terhadap tren tindakan korupsi antara kurun waktu 2014 hingga 2018. Hasilnya, ada 51 kasus terjadi di Banten dengan jumlah tersangka sampai 112 orang dan kerugian negara sampai 241 milyar rupiah dengan dengan nilai suap 4,2 milyar rupiah. Kasus korupsi tersebut terjadi di pemerintah provinsi dan hampir di seluruh kabupaten/kota. Tren korupsi di Banten terjadi di semua sektor bahkan masuk ke desa/kelurahan.

Sekarang yang sedang hangat adalah korupsi dana hibah pondok pesantren dan korupsi pengadaan masker. Kasus korupsi hibah pernah juga terjadi pada tahun 2011-2012 dan terulang kembali tahun 2018 dan 2020 yang terbongkar tahun 2021 ini. Korupsi dana hibah pesantren tahun 2018 sebesar 66,3 milyar rupiah sedangan tahun 2020 lebih besar lagi nilainya, yaitu 117 milyar rupiah. Kasus korupsi pengadaan masker yang merugikan negara sekitar 1,68 milyar rupiah juga mengakibatkan pengunduran diri 20 pejabat dari jabatannya dan mereka disebar ke beberapa dinas lain sebagai staf biasa.

Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi jarang menyentuh tingkatan elit. Jika banyak kasus korupsi yang tidak menemukan aktor inteletualnya, maka korupsi akan terus leluasa untuk bergerak. Kebanyakan yang terjaring dan dihukum adalah orang-orang yang hanya menjalankan perintah. Sering sang aktor intelektual diperiksa namun keputusan akhirnya mereka lepas dari jeratan hukum.
Perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari

Pada kegiatan pemilihan umum seperti pemilihan kepala desa, bupati/walikota, gubernur, presiden, dan anggota DPR/DPRD penuh dengan perilaku korupsi. Para kontestan telah mempersiapkan ‘pundi-pundi uang’ untuk mereka bagikan ke masyarakat agar mau memilihnya. Dan bagaimana senangnya sebagian masyarakat mendapatkan sumbangan atau ‘amplop’ dari para calon sebagai iming-iming untuk memilih mereka. Karena mengeluarkan uang cukup banyak maka kelak ‘uang’ menjadi target nomor satu jika mereka terpilih.

Banyak juga perbuatan korupsi dari aparat pemerintah yang dianggap wajar sehingga berlangsung terus menerus. Keberlangsungan tindakan korupsi seperti itu juga didukung oleh masyarakat yang kadang mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut. Sudah sejak lama pemerintah mendengung-dengungkan bahwa beberapa pelayanan dan pengurusan administrasi tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta untuk mengikuti prosedur pelayanan yang ada. Namun dalam proses pelayanan sering terjadi penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pemberi layanan maupun penerima layanan.

Beberapa instansi mengenakan biaya padahal gratis atau biaya lebih dari seharusnya dalam pengurusan dokumen-dokumen pribadi atau kependudukan. Jika saja pengurusan dokumen mengunakan tarif resmi ada kecenderungan dipersulit bahkan selesai dalam waktu yang lebih lama. Masyarakat sebagai pengguna jasa akhirnya terpaksa mengeluarkan uang lebih agar permohonan pembuatan dokumen pribadi selesai tepat waktu bahkan lebih cepat. Kemana uang tadi mengalirnya? Tentu saja tidak masuk ke dalam kas negara tapi masuk kedalam kantong pribadi dan sebagian oknum pejabat.

Kita merasa bahwa memberi ‘uang rokok’ kepada pemberi layanan sebagai ungkapan terimakasih adalah hal biasa. Atau memberi uang pada saat akan memulai proses pelayanan agar prosesnya lebih cepat juga hal yang umum. Kebalikannya, ada petugas yang meminta sejumlah uang karena telah memberikan jasa padahal pelayanannya gratis. Tindakan ini sebetulnya awal dari korupsi dan masuk dalam ranah penyuapan dan gratifikasi.

Pemberian uang semacam suap bisa terjadi dimana saja. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor bisa saja tidak ditilang pada saat mereka memberikan sejumlah uang kepada aparat penegak hukum. Oknum penegak hukum seharusnya menolak dan memproses pelanggar tadi ke jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelanggar kendaraan bermotor harus siap juga untuk diajukan sidang di pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan.

Dalam proses penerimaan aparat sipil negara (ASN), honorer atau pegawai pada suatu perusahaan sering terdengar bahwa dibutuhkan uang sekian juta rupiah agar bisa diterima. Masyarakat yang memang bercita-cita menjadi aparat pemerintah akan berusaha menggunakan berbagai cara agar diterima walaupun harus mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah. Tingkah laku dari oknum pejabat yang memperjualbelikan jabatan juga pernah marak di Provinsi Banten.

Sekarang ini sedang proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2021/2022. Pada kegiatan PPDB selalu tidak lepas dari perilaku yang mengarah kepada korupsi. Ada oknum dari sekolah yang meminta sejumlah uang kepada orang tua peserta didik kalau anaknya ingin diterima dan ada juga orang tua yang memberikan sejumlah uang agar anaknya diterima di sekolah tertentu. Perilaku ini akan merugikan calon siswa lain yang sebetulnya memiliki peluang lebih besar namun pada akhirnya tidak diterima.

Beberapa hal yang diungkapkan di atas adalah perilaku korupsi pada level yang lebih rendah. Namun jika hal tersebut dipupuk dan dipelihara akan menjadi modal untuk terjadinya korupsi pada tingkatan yang lebih besar lagi. Yang paling penting adalah masyarakat harus tahu mana yang termasuk korupsi dan mana yang bukan.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Salah satu strategi dalam pencegahan korupsi adalah meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Strategi dianggap penting karena salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya. Selain itu, masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi juga dianggap sebagai penyebab praktik korupsi makin berkembang.

Sejak 2012 hingga 2021 (kecuali tahun 2016) pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), gratifikasi (gratification), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism).

Nilai indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) berada pada skala 0 sampai 5. semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman merupakan pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2020 sebesar 3,84.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Masyarakat dengan kultur yang mendorong struktur sosial berperilaku korupsi perlu diubah pola pikirnya agar terbebas dari nilai-nilai korupsi dan menjunjung integritas. Lebih dari itu, sangat diperlukan perilaku aktif dari masyarakat untuk mencegah perilaku korupsi di lingkungannya. Mudah-mudahan segala perilaku yang mengarah pada perilaku korupsi bisa dientaskan pada diri kita, lingkungan rumah kita dan Provinsi Banten umumnya dan semoga perilaku anti korupsi bisa diwujudkan pada setiap hati penduduk Banten. Aamiin. (***)

You might also like
Comments
Loading...