Komnas HAM Tegaskan Pentingnya Soliditas Kebijakan Dalam Penerapan PSBB Banten

Jakarta (14/04/2020), Satubanten.com – Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) melihat pentingnya adanya soliditas kebijakan dalam menerapkan kebijakan PSBB. Hal ini disampaikan melalui konferensi pers yang lewat Zoom Meeting, Selasa (14/04).

Mohammad Choirul Anam Anggota Komnas HAM Komisioner Pengkajian dan Penelitian menerangkan bahwa kebijakan yang berperan terutama adalah Dinas Kesehatan. Cara pandang terhadap kondisi darurat medis ini harus menjadi titik pandang utama. Agar penanganannya tepat.

“Dalam penerapan PSBB di Jakarta kemarin sebenarnya ada gradasi. Satu melihatnya sebagai darurat bencana sedangkan di satu pihak darurat kesehatan. Disinilah pentingnya soliditas kebijakan. Di sisni patokan utamanya adalah Permenkes, maka turunannya adalah Perda untuk Kesehatan. Untuk itu dalam penerapan di Jabar dan Banten hal ini harus menjadi perhatian utama,” tuturnya.

Adanya indikasinya dualisme kebijakan dalam masyarakat dapat menjadikan kebingungan bagi masyarakat. Sementara itu Head of Study and Research Division at Komnas HAM, Mimin Dwi Hartono mengatakan selain soliditas kebijakan juga pentingnya penerapan mekanisme dua arah dan non diskriminasi dalam penerapan PSBB.

“Penting dalam menjalankan PSBB itu diterapkan adanya mekanisme dua arah dan non diskriminasi. Hal ini terutama dalam penegakan pelanggar dan dalam pendistribusian bantuan sosial. Selama ini pemerintah yang dikedepankan adalah sanksi pidana untuk pelanggar, padahal kita mendorongnya adalah sanksi denda dan kerja sosial,” tuturnya.

Selain itu, Komnas HAM juga memberikan beberapa catatan penting dalam penerapan PSBB. Salah satu yakni aksesibilatas kesehatan bagi semua masyarakat, perlindungan bagi petugas lapangan, mengurangi stigma pada penderita Covid-19 dan pentingnya penegasan protokol pembatasan ibadah yang jelas tanpa mengurangi esensi melakuakn ibadah tersebut.

You might also like
Comments
Loading...