Komisi II DPRD Kota Serang Desak Pemkot Serang Tindak Tegas Pasar Induk Rau

Serang (29/01/2020) SatuBanten.com – Komisi II DPRD Kota Serang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Serang agar dapat mengambil langkah tegas mengenai Pasar Induk Rau (PIR). Karena menurut pihaknya kelanjutan uji kelayakan PIR, hingga kini masih belum jelas perkembangannya.

“Padahal sudah berbulan-bulan sejak Pemkot Serang mengaku akan melakukan hal tersebut. Sejak awal akan dilakukan uji kelayakan, sampai detik ini masih saja belum selesai,” ujar Pujianto kepada awak media saat ditemui di gedung DPRD Kota Serang.

Menurut Pujianto, pihaknya merupakan legislator bukan eksekutor. Sehingga hanya dapat memberikan rekomendasi saja kepada Pemkot Serang.

“Aset ini kan berkaitan langsung dengan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu juga PIR ini berkaitan dengan hajat pelayanan masyarakat dalam konteks jual beli,” tuturnya.

Oleh karena itu pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasikan kepada Pemkot Serang agar dapat segera mengambil alih aset PIR.

“Mau nanti dibangunkah, atau dirubuhkan kah, cari solusinya. Yang penting jangan didiamkan saja,” tegasnya.

Pujianto juga memberikan sarang jika setelah diambil alih, maka Pemkot Serang juga harus membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat mendongkrak PAD Kota Serang.

“Jadi itu yang benar. Pemkot Serang membentuk BUMD untuk mengelola PIR. Jadi juga dapat meningkatkan PAD Kota Serang yang kecil ini,” ungkapnya.

Selain itu Pujianto juga mengingatkan kepada Pemkot Serang agar jangan sampai mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan PIR.

“Kemarin kepala Disperindagkop mengatakan kepada media bahwa dirinya sudah tidak mampu mengurusi masalah pedagang kaki lima (PKL). Ini pemimpim macam apa? Kita harus hadir di hadapan masyarakat untuk memberikan solusi,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa untuk mengambil tindakan diperlukan kajian yang matang. Karena, antara Pemkot Serang dengan pengelola PIR terikat dengan aturan.

“Saya kira itu ada aturannya. Karena kan jangan sampai kami terperosok dengan hal-hal yang sudah keluar dari aturan,” ujar Walikota Serang Syafrudin saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia mengatakan, aturan tersebut karena antara Pemkot Serang dengan pengelola PIR telah menyetujui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengelolaan PIR.

“Sementara kami akan mempelajari terkait MoU nya. Kalau dicabut seperti apa, biar jelas. Kalau memang bisa dicabut, saya juga maunya seperti itu. Tapi harus dipelajari dulu, jangan sampai kami di-PTUN-kan,” tandasnya. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...