Kisah Getir Warga Sekitar Bandara Internasional Soekarno Hatta (1)

Menyambut hari lahir Provinsi Banten yang ke-20 tahun ini yang jatuh pada 4 Oktober 2020, Satu Banten News akan menyajikan ulasan dan potret Banten dalam catatan terkini dari setiap pojok Provinsi Banten.
Tulisan berawal dari Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta yang beroperasi pertama kali pada 1 Mei 1985.
Secara geografis bandara ini berada pada beberapa Kecamatan di Kota Tangerang, dan menempel dengan wilayah Cengkareng di Jakarta Barat serta Kabupaten Tangerang yang nota bene masuk ke dalam wilayah Provinsi Banten.
Sejak awal beroperasi, Bandara Soekarno-Hatta menggantikan fungsi dari Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat dan menopang Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur.

Hampir sekian menit sekali, deru pesawat terdengar dan terlihat terbang serta mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (BSH), Tangerang, Banten. Bising suara mesin pesawat menggetarkan kaca jendela, namun, anak-anak tetap bermain seperti biasa seolah tak ada apa-apa di halaman petak rumah milik Wahyudi (65).

Suara bising dan pemandangan pesawat telah menjadi bagian hidup sehari-hari bagi warga yang tinggal di RT 004/07, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Bagi warga sekitar, hal itu bukanlah pemandangan yang istimewa.

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di lingkungan yang biasa disebut Kampung Selapajang itu berstatus kurang mampu. Hal ini terlihat dari bangunan rumah yang ditempati terbuat dari kayu dan triplek seadanya. Tanah yang mereka tempati pun milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang serta rumah yang mereka tinggali pun tak memiliki izin (IMB).

Salah satu tokoh kampung itu, Wahyudi (65 tahun) mengaku sudah tinggal di bataran irigasi itu sejak tahun 70-an. Saat itu, lokasi yang saat ini menjadi bandara gerbang masuk Indonesia masih berupa sawah dan semak belukar. Sementara rumah-rumah di Kampung Selapajang masih berjumlah puluhan.

“Saya masuk jadi generasi kedua saat ini. Ikut sama orang tua awalnya dan tinggal di sini sudah dari tahun 70-an. Daripada lahan kosong pada waktu itu, karena kita orang nggak mampu ya dibangun saja,” kata dia saat ditemui Satu Banten, Kamis (25/6/2020).

Meski mereka mengetahui jika tanah yang ditinggalinya itu bukan miliknya, tapi sekalipun ia tak pernah disuruh pindah. Ia pun tak tahu nasibnya jika nantinya disuruh pindah oleh pemerintah. Warga mendengar desas desus jika tahun 2021 akan ada pembebasan lahan yang mengharuskan mereka pindah.

Kampung Selapajang berada di bantaran irigasi yang terletak di sepanjang sisi selatan Bandara Soekarno Hatta yang lebih dekat dengan Gerbang M-1. Sementara di dekatnya, proyek pembangunan jalan parimeter sedang dikerjakan. Beberapa rumah yang pernah berdiri di tempat itu sudah sudah kena gusur. Hanya tinggal sebagian saja kepala keluarga (KK) yang masih tinggal di kawasan itu.

“Yang kena gusur itu tanah milik pribadi. Sementara kita belum tahu gimana. Katanya sih gak kena gusur,” ujarnya.

Lebih lanjut Wahyudi mengatakan, warga di Kampung Selapang rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan. Rumah-rumah yang berdiri di atas tanah negara itu rata-rata berbentuk semi permanen. Sebagian ada yang dinding rumahnya menggunakan tembok, tapi lebih banyak yang berdinding kayu atau anyaman bambu.

“Masyarakat di sini kerjanya apa aja, ya serabutan gitu. Apalagi musim korona kayak gini. Walaupun ada bandara, ya pada nganggur kebanyakan,” kata dia.

Menurut Wahyudi, dirinya menjadi saksi bagaimana bandara ini awal dibangun mulai dari sawah hingga jadi seperti saat ini.

“Dulu waktu kita kecil, masih sering cari belut di sawah yang sekarang jadi landasan pesawat. Sekarang mah mau ke bandara aja ribet. Padahal dulu pertama pesawat yang ada di bandara pesawat poker (Foker-red),” ujarnya sambil tersenyum.

Sementara itu, salah seorang warga Kampung Selapajang, Hartono (56) mengakui, tanah yang ditempatinya saat ini memang bukan miliknya. Karena itu, sewaktu-waktu diusir, ia dan keluarga hanya bisa pasrah. Namun, ia berharap kalau pun tempat tinggalnya akan digusur, setidaknya keluarganya dapat ganti rugi untuk bangunan yang telah didirikannya.

Di rumah yang luasnya sekitar 40 meter persegi dan terbuat dari kayu itu, pria yang sehari-hari bekerja serabutan itu menjelaskan kalau dirinya sudah lelah menanyakan kompensasi bising dari Angkasa Pura.

“Udah capek kita, nggak paham dah gimana jalurnya. Kata Angkasa Pura sudah dikasih ke warga, eh giliran ditanya warga yang mana malah kagak jawab,” kata pria yang telah tinggal di tempat itu sejak 90-an tersebut.

Sementara itu Wahyudi menimpali bahwa kehidupan masyarakat di kampungnya memang memprihatinkan. Hampir 90 persen warga Kampung Selapajang adalah pekerja serabutan.

“Rata-rata warga disini bisa dibilang hampir semua pengangguran,” kata dia di rumahnya yang sederhana.

Rumah Wahyudi memiliki luas sekitar 40 meter persegi. Di bangunan yang berdinding anyaman bambu itu, ia tinggal bersama istri dan anak-anaknya.

“Ya begini ini nasib kami, walau dekat bandara tapi nggak ada kompensasi dari bandara ke kami,” ujarnya. Padahal, jarak kampung itu dengan pagar bandara tak sampai 50 meter.

“Memang kalau cerita terkait bandara, kita ini miris. Kami hanya jadi penonton saja,” kata dia.

Masri mengklaim, tak pernah sekalipun pengelola bandara memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang ada di Kampung Selapajang. Jangankan uang bising, kata dia, sekadar pekerjaan saja susah kami mendapatkannya.

Ia bukan tak berupaya. Beberapa kali masyarakatnya diajak untuk mengirimkan lamaran ke pihak bandara, tapi selalu ditolak.

“Alasannya banyak banget, mulai dari usia, tinggi badan, ijazah nggak mendukung. Itu menurut saya kayak dibuat-buat. Maksud saya, adalah sedikit perhatian kepada masyarakat sekitar saja padahal sudah membuat kami senang,” ujarnya.

Ia mengatakan, sebagai warga, dirinya tak menuntut pekerjaan yang tinggi. Hanya sekadar agar masyarakat bisa menyambung hidup.

“Uang bantuan, uang bising, CSR juga nggak pernah masuk. Mereka mungkin berkilah ada, tapi nggak sampai ke (kampung) kita,” kata lelaki yang lahir dan besar di kampung itu.

Menurut dia, warga tak pernah diperhatikan. “Nggak ngaruh itu bandara buat warga disini,” kata dia.

Ia mengaku, lahan yang ditempati warganya itu memang ilegal. Artinya mereka tak punya hak untuk tinggal di daerah itu. Namun, kami berterima kasih pada Pemkot Tangerang yang memberikan izin tinggal karena dirinya sudah berdiam sejak lahir di tanah tersebut.

Jika memiliki uang, lanjut dia, masyarakat juga tak akan mau tinggal di tempat itu. Namun, lantaran hidup susah mereka seolah tak punya pilihan.

“Sebenarnya siapa sih yang nggak mau hidup layak? Tapi mau gimana lagi, belum ada uang. Kami sudah berusaha, ikhtiar. Kami juga ingin anak sekolah, kesehatan dijamin, bisa makan, hidup. Itu kita cukup senang,” kata dia.

Dirinya mengaku kalau beberapa perusahaan pernah masuk memberi bantuan bagi warga disini.

“Lima tahun lalu Alfamart bikin jembatan buat anak sekolah di madrasah depan, itu juga Alhamdulillah. Soalnya udah tahunan anak sekolah pake jembatan bambu untuk nyeberang ke madrasah,” ujarnya.

Saat Satubanten berkunjung ke madrasah, tampak sekolah setingkat SMP ini masih libur namun sudah memasang spanduk penerimaan siswa baru.

Saat Satubanten berkeliling Kampung Selapajang, sebagian besar warga masih menggunakan aliran pengairan sebagai mandi dan cuci.

“Tiap hari juga kami mandi dan cuci disini, abis mau gimana lagi PAM nggak ada,” ungkap Tini (43) salah satu warga.

Keruhnya air dan terbukanya lokasi mandi serta cuci tidak membuat warga Kampung Selapajang menjadi risih. Kebutuhan akan air menjadikan faktor kebersihan dan kesehatan menjadi nomer kesekian.
(Teks dan Foto : Tim SBS)

You might also like
Comments
Loading...