Khawatir Mengkonsumsi Narkoba, PNS Dan CPNS Akan di Tes Urine

Serang, (22/11/14) SatuBanten – Banyaknya kasus pegawai negeri sipil (PNS) yang terjerumus menjadi pemakai narkoba, berdampak dengan tercorengnya wajah birokrasi Indonesia. Menyikapi masalah itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menandatangani nota kesepahaman mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika (P4GN) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa waktu lalu.

Menyikapi memorandum of understanding (MoU) Kemen PAN-RB dan BBN tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten siap menerapkan tes urine untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan PNS yang di dalamnya pejabat Pemprov Banten. “Tes kesehatan bagi CPNS dan PNS sebenarnya sudah diwajibkan sejak dulu. Namun, masih banyak kasus narkoba yang melibatkan aparatur pemerintah. Kami sepenuhnya mendukung dan akan mewajibkan setiap CPNS dan PNS di Pemprov Banten untuk tes atau uji narkotika,”  terang kepala BKD Banten Kurdi Matin.

Kurdi menambahkan, pihaknya akan mempelajari isi perjanjian kerja sama antara Kemen PAN-RB dan BNN tersebut. Meski demikian, pihaknya berjanji akan mewajibkan 180 CPNS hasil seleksi untuk tes urine. “Kebetulan Pemprov baru menggelar tes CPNS 2014. Jadi, kami bisa langsung melakukan tes urine kepada CPNS baru nanti,” tegasnya. “Apakah nanti semua pegawai di lingkungan Pemprov Banten harus dites urine seluruhnya, kami menunggu instruksi Menpan,” sambung Kurdi.

Yuddy menambahkan, kebijakan ini dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kerja sama itu sebagai payung hukum bagi BNN dalam melakukan pengecekan di seluruh Tanah Air.

Saat ini, data statistik menunjukkan bahwa sudah ada 4,2 juta jiwa penduduk Indonesia menjadi korban penyalahgunaan narkoba pada 2011, dan kini sudah lebih dari 7 juta jiwa. Bagi PNS yang diketahui pecandu narkoba, bukan berarti akan dipenjara, melainkan akan direhabilitasi. “Anggap saja anak-anak kita yang nakal dan perlu disadarkan. Kalau satu, dua kali, dan tiga kali tidak sadar juga, tentu harus ada tindakan yang lebih keras,” jelasnya. (BSB/005)

You might also like
Comments
Loading...