Ketua Fraksi PKS DPR RI Tampung Curhatan Kyai Banten Terkait Omnibus Law

Serang, satubanten.com – Sejumlah ulama di Banten menyatakan sikap menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Ahad (11/10/2020). Ungkapan para ulama tersebut disampaikan kepada DR KH Jazuli Juwaini, MA saat silaturahim bersama Ulama se-Banten di salah satu rumah makan di Kota Serang.

“Kami binggung karena tempo hari sudah kami tolak untuk komersialisasi lembaga pendidikan dan sertifikasi produk halal yang mengesampingkan peran MUI,” ujar Perwakilan ulama Enting Abdul Karim.

Menurut Enting ada beberapa pasal yang ditolak di antaranya terkait ketenagakerjaan dan investasi serta lingkungan.

“Tentang tenaga kerja ini banyak penyimpangan dari UU 13 tahun 2003 (tentang ketenagakerjaan). Kemudian juga masih dicantumkannya klaster pendidikan, sudah ketok palu klaster pendidikan masih ada, ketiga soal investasi,” kata pimpinan Ponpes Al-Islam itu.

Pihaknya tidak menolak investasi, namun kalau investasi datang tapi warga kami tidak bisa kerja nantinya malah bikin susah.

“Kalau itu kemudian dengan dalih investasi malah warga tidak dapat apa-apa dan rusak lingkungan, nanti buat apa..?,” ucapnya.

Enting juga menilai pengesahan RUU Cipta Kerja ini terkesan dilakukan terburu-buru dan tertutup. Padahal, masyarakat masih fokus menangani pandemi Covid-19. Dirinya meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perrpu).

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, masukan dan dukungan dari ulama Banten menjadi kekuatan besar bagi PKS dalam menolak UU Cipta Kerja. Pihaknya akan istikomah memperjuangkan aspirasi tersebut.

“Ini buat kami di PKS merupakan amunisi yang besar, memberikan semangat yang luar biasa dukungan daripada ulama dan kyai di Banten ini,” ujarnya. (Sinta/SBS)

You might also like
Comments
Loading...