Kemendagri Desak Pemkot Tangsel Benahi Penunjukan Lurah

Serpong, SatuBanten News – Adanya 22 lurah di Kota Tangerang Selatan yang masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan bahkan 20 di antaranya bukan pegawai negeri sipil (PNS) mendapat sorotan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pihak Kemendagri mempertanyakan keseriusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang akhirnya menyambangi Puspemkot Tangsel di Jalan Maruga, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (21/11/2018).

Paskalis Baylon Meza mewakili Kemendagri selaku Kepala Subdit Wilayah III Direktorat Fasilitiasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah sengaja datang langsung untuk mempertanyakan hal itu.

“Kami datang untuk klarifikasi atas informasi keberadaan lurah yang non PNS. Kami mendorong adanya upaya untuk segera mengganti. Jadi tidak ada pembiaran, upaya itu harus dilakukan secepatnya, agar sesuai UU,” ujar Paskalis.

Kemendagri pun mendesak pemerintah setempat untuk bisa menyelesaikan permasalah lurah plt dan non PNS secepat-cepatnya. “Kita akan lihat keseriusan pemkot dalam mengatasinya. Harus segera karena sudah berlarut-larut,” tegas Paskalis.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menjelaskan alasan masih ada beberapa lurah yang dianggap tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Davnie, ada beberapa faktor yang menghambat menyelesaikan permasalahan lurah di daerahnya. “Lurah itu bukan saja kepala unit kerja, tapi juga pemimpin di daerah. Namun demikian kami akan sesegera mungkin menindaklanjuti masukan dari Kemendagri,” ungkap Davnie. (Ero/SBS)

You might also like
Comments
Loading...