Kekeringan di Banten: Kehadiran Negara Bagi Petani?

Oleh : Angga Hermanda (Pengurus IKA Faperta Untirta)

Serang (09/08/2019) SatuBanten. News – Provinsi Banten pada Juli-Agustus 2019 ini sedang dilanda kekeringan karena dampak kemarau panjang. Hal ini ditandai dengan sumber air seperti sumur, sungai, waduk, dan irigasi volumenya mulai menurun. Bahkan sudah mulai mengering di beberapa titik.

Dampaknya rakyat kekurangan air untuk kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan memasak, air minum, mencuci, mandi dan lainnya. Tak terkecuali untuk kebutuhan tanaman petani yang juga mengalami kekurangan air, mengering dan mati.

Menanggapi kejadian ini, melalui laman republika.co.id Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauchid mengatakan paling banyak tanaman padi yang terkena kekeringan berada di Kabupaten Pandeglang, kemudian di Kabupaten Lebak dan di Kabupaten Serang.

Diperkirakan Sebanyak 15 ribu hektar tanaman sawah di tiga daerah di Banten terkena kekeringan akibat musim kemarau. 576 hektar di antaranya gagal panen atau puso.

Sementara ini upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov Banten adalah membuat sumur pantek di beberapa titik. Kemudian memobilisasi pompa dengan selang hisapnya dan mengoptimalkan pompa yang ada di kabupaten/kota.

Menurut Ketua Lembaga Kajian Damar Leuit Banten Misrudin, upaya yang dilakukan itu belum lah cukup, harusnya kejadian kekeringan ini dapat diantisipasi lebih dini oleh pemerintah.

“Pemerintah bisa membangun dan merehabiltasi jaringan irigasi di areal pertanian, lalu membuat waduk atau embung-embung di beberapa titik pusat kekeringan”. ujarnya

“Antisipasi harus dilakukan sejak lama untuk memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi tanah maupun air, serta melakukan reboisasi hutan dan penghijauan di daerah hulu dan sepanjang areal Daerah Aliran Sungai (DAS)”. tambah Misrudin

Untuk menanggulangi kekeringan, Dinas Pertanian Provinsi Banten juga telah menyiapkan benih secara gratis untuk tanaman padi yang puso/gagal panen. Selain itu, Dinas mengajak para petani di Banten untuk mengikuti program asuransi usaha tanaman padi. Tujuannya agar jika ada kegagalan panen maka tanaman bisa diganti atau ada jaminan dari asuransi tersebut.

Namun seruan untuk mengikuti asuransi pertanian mendapatkan kritik dari pegiat Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Pertanian Untirta, Angga Hermanda. Menurutnya berdasarkan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam hal menghadapi peristiwa gagal panen/puso pemerintah (baik pusat dan daerah) sebetulnya memiliki standar ganda untuk penanganannya.

“Penanganan pertama, melalui Asuransi Pertanian yang termaktub dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Lalu Kedua dengan Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa sebagaimana yang diatur Pasal 33”, terangnya.

Ia melanjutkan, perbedaan sederhananya, asuransi pertanian yang dalam masa uji coba kemarin mengharuskan petani membayar premi kepada Jasindo dengan total sebesar Rp. 180.000 per hektar (karena Rp. 144.000 masih disubsidi, petani hanya membayar Rp. 36.000 per ha). Dengan itu jika terjadi gagal panen (syarat dan ketentuan berlaku) petani berhak mendapatkan klaim sebesar Rp. 6 juta per ha.

Sementara jika melalui Ganti Kerugian, petani tak perlu membayar premi setiap awal musim tanam, karena pemerintah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan secara langsung kepada petani yang mengalami gagal panen.

“Skema ini (Ganti Kerugian) jika yang dipilih dan diterapkan secara konsisten oleh pemerintah dalam mengantisipasi kekeringan, akan bisa menjawab pertanyaan kehadiran negara bagi petani dalam menjamin kehidupannya”. tutup Angga (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...