Kegelisahan Calon Kepala Desa Dengan Kata “CUTI”

Oleh: Tardi Setiabudi (Pemerhati Desa)

OPINI (20/03/2021) SatuBanten.com – Calon kepala desa adalah masyarakat desa berwarga Negara Indonesia, siapapun mempunyai hak untuk mencalonkan dirinya selama syarat memenuhi. Namun dibalik itu, sering adanya pertanyaan dari para calon kepala desa dan sebagian masyarakat desa, yaitu calon kepala desa yang berasal dari perangkat desa aktif dapat cuti selama menjadi calon kepala desa. Selain itu tidak dapat diberhentikannya kecuali mengundurkan diri.

Kata “cuti” artinya calon kepala desa yang berasal dari perangkat desa dapat kembali menjadi perangkat desa seperti semula kalaupun sudah kalah dalam kompetisi dipemilihan kepala desa. Seperti amanat dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 44 ayat (1) perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Aturan tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar bagi calon kepala desa dan sebagian masyarakat desa “kenapa perangkat desa tidak berhenti atau tidak diberhentikan setelah menjadi calon kepala desa, dan bagaimana jika perangkat desa yang cuti menang dengan status perangkat desanya”.

Sebenarnya kata “cuti” hanyalah kehawatiran dari pihak tertentu, salah satunya dari calon kepala desa dan para pendukungnya kepada calon yang berasal dari perangkat desa sebelum cuti. Kekhawatiran tersebut memungkinkan akan penggunaan status jabatan dijadikan sebuah politik untuk menarik masa lewat pelayanan publik. Misalnya digunakan sebagai alat kampanye tersembunyi melalui pelayanan dan sebagainya. Walaupun sebenarnya tidak perlu khawatir dengan hal tersebut, karena ada lembaga desa yang mengawasi yaitu badan permusyawaratan desa (BPD).

Tidak hanya itu, kekhawatiran akan adanya desakan kepada pemerintah desa dari setiap calon kepala desa, agar calon kepala desa dari perangkat desa segera keluar sementara dari pemerintah desa. Terkecuali kalau mencalonkan diri seperti dewan perwakilan rakyat (DPR) melalui partai politik, tentu itu mutlak harus mengundurkan diri atau berhenti secara terhormat. Karena kepala desa dan perangkat desa tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Akan tetapi yang lebih menghawatirkan, masuknya kembali perangkat desa yang sudah kalah ke pemerintahan desa akan membuat ketidak harmonisan di dalam pemerintahan desa, antara kepala desa yang baru sebagai pimpinan dan perangkat desa sebagai bawahan. Dimana kepala desa yang baru menjabat tidak mudah untuk menerima kembali begitu saja setelah pertarungan yang memanas di panggung pemilihan. Maka hal itu akan berimbas pada gangguan jalannya roda pemerintahan desa khususnya di bidang administrasi.

Dengan melihat hal tersebut, tentu harus ada aturan yang tegas agar tidak terjadi pengasumsian. sehingga para calon kepala desa tidak khawatir terhadap calon dari unsur perangkat desa. Misalkan Apakah akan berhenti secara otomatis dari perangkat desa kalau seandainya menang. Ataukah masih aktif sebagai perangkat desa selama belum ada pengangkatan perangkat desa yang baru. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...