Karang Taruna Soroti Pembangunan Gudang Fabrikasi di Anyer yang Merangsek ke Pemukiman Warga

Anyer, Satubanten.com – Pembangunan di Kabupaten Serang nampaknya semakin semrawut karena penataan bangunan dan peruntukannya tidak sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bahkan sejumlah pihak menuding Pemerintah Kabupaten Serang selama ini mengabaikan peraturan yang dibuatnya sendiri, dan terkesan membiarkan adanya pelanggaran-pelanggaran terutama yang dilakukan oleh kalangan dunia usaha.

Salah satu yang tengah menjadi sorotan yakni mulai banyaknya pembangunan gudang fabrikasi berskala kecil maupun besar yang berada di sekitar permukiman warga di Kecamatan Anyar.

Dari pantauan di lapangan, setidaknya ada tiga gudang besar yang masuk di wilayah pemukiman warga yang tidak sesuai dengan RTRW, seperti milik PT Banten Putra Jaya Mandiri, PT JEL, dan rencana pembangunan gudang milik PT Berkat di Jalan Pegadungan – Penauan, Desa Mekarsari.

Gudang-gudang tersebut selama ini melakukan kegiatan penyimpanan dan juga fabrikasi material proyek industri yang ada di Kota Cilegon.

Pengurus Karang Taruna Kecamatan Anyar, Ues Abu Bakar, mengatakan, saat ini mulai menjamur kegiatan usaha industri berat di wilayah Anyer, tapi pemerintah tidak melakukan penataan dengan baik sehingga merangsek ke pemukiman warga.

“Kami sudah pastikan dan sudah kami konfirmasi kepada pemerintah, bahwa gudang-gudang fabrikasi di wilayah Desa Mekarsari tidak sesuai dengan RTRW-nya, jadi tidak boleh berdiri pergudangan, karena di situ zonanya perumahan warga,” ungkap Ues kepada wartawan, Rabu (5/8/2020).

Ues menjelaskan bahwa di wilayah Kecamatan Anyar sesuai dengan Perubahan Perda 10/2011 tentang RTRW bahwa kawasan industri hanya ada di 3 desa, yakni Grogol Indah, Kosambironyok dan Desa Anyar.

Ues pun menilai belum dilakukan penataan yang benar oleh pemerintah terkait kegiatan industri di Anyer, sehingga kegiatan usaha banyak menimbulkan gesekan dan menggangu masyarakat.

“Bukan hanya salah lokasi dan mengganggu lingkungan, gudang-gudang fabrikasi yang sekarang sedang berjalan itu khususnya di wilayah Desa Mekarsari itu tidak ada yang mengantongi izin. Seharusnya pemerintah jangan diam, aturan sudah dikangkangi oleh pengusaha, dan mengganggu kenyamanan masyarakat, masa pemerintah mau tetap diam saja?” jelasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa Pemerintah sudah selayaknya menerapkan sanksi kepada dunia usaha yang melanggar aturan, mulai dari sanksi administratif, pembongkaran bangunan hingga pidana. Tindakan pemerintah sangat diharapkan, agar tidak ada langkah main hakim sendiri oleh masyarakat.

“Kalau pemerintah tetap diam, jangan salahkan masyarakat kalau bertindak sendiri. Karena sudah jelas-jelas di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa ada mekanisme pemberian sanksi yang bisa diambil langkahnya oleh pemerintah, baik administratif maupun pidana,” tegas Ues.

Warga berharap Pemerintah dapat tegas dalam menanggapi permasalahan ini.

“Sejak ada gudang fabrikasi itu jalanan rusak dan tidak pernah diperbaiki, kemudian ketika bongkar barang suaranya keras dan sangat mengganggu. Apalagi di sebelahnya itu ada sekolahan, waktu masih aktif KBM, murid-murid dan guru di situ juga mengeluh suara bising saat belajar,” imbuhnya. (RLS/SBN)

You might also like
Comments
Loading...