KAMMI Desak DPR Segera Gunakan Hak Interpelasi

JAKARTA (4/12/14), Satubanten.com —  Sejak kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara konsisten dan dengan keras melakukan aksi penolakan di berbagai daerah di Indonesia. Kali ini KAMMI tidak hanya melakukan aksi turun ke jalan tetapi juga Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2014) siang ini.

Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Andriyana mengungkapkan, ada beberapa tujuan dari RDPU itu. “Dengan RDPU ini KAMMI mendesak Komisi VII untuk memperketat pengawasan pemerintah ihwal kebijakan energi, khususnya pencabutan subsidi BBM. Hak interpelasi DPR harus ditempuh sebagai jalan konstitusional dalam menyikapi kebijakan Jokowi-JK itu,” ujarnya.

Peran DPR, menurut Andri, sangat  penting terlebih kenaikan harga BBM dilakukan tanpa persetujuan DPR. Padahal hal itu sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2014. “Sudah jelas bahwa kenaikan harga BBM menyulut terjadinya liberalisasi bisnis hilir migas, mengerdilkan peran Pertamina, dan samasekali tidak mencerminkan visi ketahanan energi bangsa Indonesia,” ungkap Andri.

 “Jika Jokowi tak mendengarkan , Jokowi harus bersiap-siap untuk menghadapi gelombang kemarahan rakyat Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kajian Publik Romidi Karnawan menegaskan menegaskan kembali konsistensi sikap KAMMI.

“Sikap KAMMI sudah jelas sejak awal. Bahwa KAMMI menolak kenaikan harga BBM dan menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM” ungkapnya (Roefi/B14)

You might also like
Comments
Loading...