Jawa Barat Usulkan 2 Lokasi KEK Baru, Banten Minta KEK Tanjung Lesung Dicabut

Bandung, SatuBanten News – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus fokus untuk menguatkan Tim Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mempersiapkan sejumlah kawasan KEK yang akan difinalisasi dan diusulkan kepada pemerintah pusat.

Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pihaknya menindaklanjuti perintah Gubernur Jabar Ridwan Kamil usai Musrenbang RPJMD 2018-2023 Jabar pekan lalu. “Atas dasar arahan Pak Gubernur saya menggelar koordinasi internal dan rapat khusus dengan Ketua KEK Prof Denny Juanda,” ujar Iwa.

Tim juga akan terus mematangkan proses pengajuan KEK dari Jabar yang berada di 6 wilayah. Untuk KEK Pangandan dan KEK Cikidang, Sukabumi sendiri menurutnya tinggal menunggu finalisasi di Kementerian Pariwisata. “Keputusan resminya segera terbit dan sekarang tengah difinalisasi kementerian untuk dua KEK ini,” ujarnya.

Sementara 4 KEK dipersiapkan antara lain KEK Aerocity Kertajati, Majalengka; KEK Patimban, Subang; KEK Walini, Bandung Barat dan KEK Pulau Pesisir, Kabupaten Cirebon. “Ini masuk kelompok kedua, kami persiapkan mengingat proses pengajuannya juga cukup panjang untuk sampai resmi menjadi KEK,” tuturnya.

Menurut Iwa pihaknya akan bekerja secara paralel menindaklanjuti proses finalisasi KEK Pangandaran dan Cikidang sekaligus merevisi jadwal dan struktur Tim KEK. “Saya sudah minta Biro Sarana Perekonomian dan Investasi untuk membuat jadwal proses 4 KEK bisa selesainya kapan, kita kerja paralel dimana ini menindaklanjuti permintaan Pak Gubernur agar dilakukan percepatan,” katanya.

Sebelumnya Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan Jabar akan segera memiliki dua KEK yakni Pangandaran dan Cikidang pada semester I 2019 mendatang.

Cikidang sendiri sudah memiliki kesiapan lahan seluas 800 hektar. Dengan nilai investasi Rp1,2 triliun, kawasan ini akan dikembangkan sebagai wilayah KEK fusi sains dan teknologi canggih pariwisata menyeluruh juga pertanian dan kesehatan serta gaya hidup berkelanjutan. “Proyeksinya bisa menyerap 87.657 tenaga kerja,” ujarnya.

Sementara Pangandaran memiliki luasan 200 hektar dalam rancangan bisnisnya akan dibangun akomodasi, komersial, pusat riset dan inkubator bisnis serta hiburan. “Total investasi kawasan mencapai Rp494 miliar dan investasi pelaku usaha Rp9,8 triliun. 36.386 pekerja diproyeksikan terserap,” katanya.

Sejauh ini proses pengajuan KEK yang diajukan daerah paling berat adalah urusan dokumen Amdal. Namun saat ini urusan pemenuhan dokumen tersebut sudah bisa dilakukan secara paralel. “KEK juga memangkas birokrasi. One stop service, di sana tidak ada lagi dinas A dan B. KEK Mandalika contohnya dapat Rp30 triliun [investasi] karena birokrasinya sangat mudah,” paparnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan jika Pangandaran dan Cikidang resmi ditetapkan sebagai KEK maka urusan perizinan di kawasan tersebut akan sangat dipermudah. “Ini sedang diproses, KEK supaya mem-by pass briokrasi yang mungkin terlalu lambat di mata dunia. Satu di Sukabumi, satu di Pangandaran,” ujarnya.

Sementara itu, di Banten Gubernur Wahidin Halim (WH) meminta Presiden Joko Widodo mencabut izin Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang. Hal ini terungkap saat WH memimpin Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pendopo Gubernur Banten Lama, Kota Serang, Selasa, 6 November 2018.

Wahidin beralasan selama ini progres target yang telah ditetapkan tidak berjalan sesuai perencanaan. Menurut WH, pembangunan KEK Tanjung Lesung selama ini tidak sesuai dengan target.

“Karena saya ditanya beberapa kali sama Pak Presiden mengenai progresnya, sampai saya bilang mendingan cabut saja ijin KEK nya kalau memang sampai sekarang belum ada perkembangan,” ujar Wahidin.

Menurut Wahidin, sampai saat ini belum ada laporan perkembangan apa saja yang sudah dikerjakan di KEK Tanjung Lesung. “Dari 7 KEK, baru satu yang sudah jalan yaitu KEK Mandalika tapi selebihnya belum jadi,” kata dia.

Wahidin meminta agar Banten jangan hanya dijadikan sebagai tempat untuk investasi yang tidak jelas. “Dan saya minta mulai hari ini melaporkan perkembangannya apa yang menjadi target -target dari pembangunan KEK tersebut,” kata Wahidin.

Disisi lain, Bupati Pandeglang Irna Narulita meminta kepada pengelola Tanjung Lesung yakni PT Banten West Java untuk memiliki komitmen yang jelas mengingat progres pembangunan pengembangan sektor wisata di kawasan Tanjung Lesung terkesan lamban dan belum begitu signifikan.

“Pengelola Tanjung Lesung harus memiliki komitmen jangan sampai disebut-sebut KEK tapi tidak ada progres kelanjutannya,” kata Irna. (MAK/SBS)

You might also like
Comments
Loading...