Hingga Akhir Tahun 7 Kasus Pelecehan Perempuan dan Anak Tidak Terselesaikan

Serang (8/12), Satubanten.com -Tahun 2017 lalu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten menyebut bahwa sejak September 2010 – Semptember 2017 tercatat ada 442 kasus pelecehan terhadap permpuan dan anak – anak. Di tahun yang sama, Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten juga menyebutkan bahwa Banten menempati urutan ke-9 dari 32 Provinsi di Indonesia dalam daftar pelecehan terhadap anak-anak.

Deretan kasus tersebut bukan makin berkurang di tahu 2018 tapi semakin bertambah. Hingga Februari 2018, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) mencatat telah ada 12 kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak – anak.

Sedangkan Titin Kowaliyah selaku koordinator Jaringan Advokasi Perempuan dan Anak (JAPA) memastikan bahwa ada sebanyak 7 kasus yang tidak terselesaikan hingga akhir tahun 2018 ini. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor baik dari faktor ekternal maupun dari internal keluarga korban.

Baca Juga : Faktor Internal Dominasi Sebab Gagalnya Advokasi Kasus Pelecehan Seksual

“Kita kadang sudah upayakan untuk naik ke proses hukum, tapi kalau dari pihak korban lalu mencabut kuasa atas kita untuk melanjutkan proses ya mau gimana lagi. Kadang yang bikin gregetan itu kalau udah proses eh ujung – ujungnya damai gitu aja,” tuturnya.

Hal tersebut diungkapkan Titin saat mengisi sesi sharing “16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” yang digelar oleh komunitas Women March Serang dan beberapa komunitas lain, Kamis (6/12) di Padepokan Kupi. Selain JAPA, Founder LBH Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (APIK) Banten, Lia Riesta Dewi juga turut hadir mengisi acara tersebut.

“Kebanyakan memang seperti itu, korban mundur dari proses hukum sehingga proses advokasi tidak selesai. Kita bilang jangan takut tidak ada bukti, karena kalau sudah masuk ranah hukum itu sudah ada metode-metode pembuktiannya. Seperti misalnya kita datangkan psikolog sebagai saksi ahli,” tutur Lia.

Lebih lanjut Lia mengungkapkan bahwa sikap dari keluarga korban juga akan sangat menentukan psikologis korban. Oleh karena itu, penekanan tindak kekerasan pada perempuan dan anak-anak akan terus menghadapi jalan yang buntu selama tidak terbangun pemahaman yang sama antara LBH selaku kuasa hukum, penegak hukum dan pihak korban. (IBC/SBS032)

You might also like
Comments
Loading...