Hate Speech Di Tahun Politik

Oleh:

Bima Guntara, S.H., M.H.

Dosen Universitas Pamulang

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi yang pada akhirnya menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan nama cyberspace yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan internet. Keberadaan dunia cyber tidaklah selalu berdampak positif akan tetapi juga berdampak negatif yang dikenal dengan istilah cybercrime.

Cybercrime merupakan kejahatan yang muncul akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri dilihat dari ruang lingkup kejahatan yang bersifat global dan transnasional, sifat kejahatan yang non-violence atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat, pelaku kejahatan lebih universal dan menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya, modus kejahatan yang lebih sulit dimengerti bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan komputer serta seluk beluk dunia cyber, dan jenis kerugian yang ditimbulkan bukan hanya material akan tetapi non material.

Illegal content merupakan salah satu jenis cybercrime yang akhir-akhir ini marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan ini berupa tindakan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, salah satunya ialah ujaran kebencian (hate speech).

Ujaran kebencian (hate speech) merujuk pada ekspresi hasutan untuk menyakiti khususnya diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan terhadap sasaran kelompok sosial, misalnya perkataan yang membela, mengancam, atau mendorong kepada tindak kekerasan. Konsep ini diperluas pada ekspresi yang menumbuhkan iklim prasangka dan intoleransi yang diasumsikan menjadi bahan bakar diskriminasi, permusuhan, dan serangan kekerasan. Dalam bahasa umum, definisi ujaran kebencian (hate speech) cenderung meluas, kadang bahkan mencakup kata-kata yang menghina penguasa atau individu. Terutama pada saat-saat krusial seperti saat pemilu, tuduhan mengobarkan kebencian mungkin diperdagangkan antara lawan politik atau digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk mengekang perbedaan pendapat dan kritik.

Di tahun politik ini ujaran kebencian dijadikan jurus pamungkas bagi lawan politiknya. Hal tersebut terlihat bahwa ujaran kebencian mengeksploitasi sentimen agama, sehingga wajar dapat dikatakan tahun 2019 sebagai tahun politik identitas yang secara gamblang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini.

Di Indonesia isu sentimen agama begitu mudah dijadikan sebagai alat pemecah bangsa. Maka sebagai masyarakat madani dibutuhkan intelektualitas dalam menanggapi informasi yang beredar, sehingga masyarakat tidak mudah ikut terprovokasi, atau bahkan mensponsori dan memfasilitasi ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan oleh pemangku kepentingan segelintir kelompok atau golongan. Namun realitas memperlihatkan bahwa masyarakat dengan mudahnya ikut terjerumus dalam ujaran kebencian (hate speech) dengan terprovokasi oleh sentimen agama yang jelas hal tersebut sangat mengganggu keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sebagai negara yang good governance, negara harus hadir dan mampu mengatasi masalah ujaran kebencian (hate speech) yang semakin marak terjadi dikehidupan masyarakat khususnya di tahun politik ini, jangan sampai kontestasi politik tahun ini terpapar oleh ujaran kebencian.

Cicero pernah berkata “Ubi societas ibi ius” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif.

Menyikapi masalah tersebut maka diperlukannya suatu regulasi atau aturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi atau biasa dikenal dengan cyber law. Pemerintah melalui UU No.19/2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dirasa cukup sebagai payung hukum terkait kejahatan didunia maya salah satunya ujaran kebencian (hate speech). Dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Ancaman atas perbuatan tersebut yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milliar rupiah.

Selain cyber law, pemerintah berupaya terus dalam menangani kejahatan cyber, hal itu diwujudkan dengan di bentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2017 lalu. BSSN merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni Pertama, struktur hukum (struktur of law) menyangkut aparat penegak hukum. Kedua, substansi hukum (substance of the law) meliputi perangkat perundang-undangan. Ketiga, budaya hukum (legal culture) merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar cita-cita dari hukum tersebut dapat diwujudkan.

Oleh karena itu dibutuhkan peran serta seluruh stakeholder untuk terus melawan penyebaran informasi yang bermuatan ujaran kebencian (hate speech) di kehidupan masyarakat sehingga keberagaman yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak menjadi sebuah “duri di dalam daging” bangsa Indonesia itu sendiri dan dapat terus terjaga dan terpelihara dengan baik. ***

You might also like
Comments
Loading...