Geram Dengan Kebijakan Gubernur Banten, Fraksi PDIP Resmi Usulkan Hak Interpelasi

Serang (19/05/2020) SatuBanten.com – Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten secara resmi akan menggunakan hak interpelasi guna meminta penjelasan gubernur Banten terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten, Muhlis yang mengatakan, hasil dari arahan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai dan kajian analisa secara mendalam dan perkembangan yang terjadi di lapangan (dampak) terkait kebijakan gubernur tentang Bank Banten.

“Klimaks keluarnya kepgub terkait pemindahan RKUD tersebut, maka kami akan secara resmi menggunakan hak interpelasi guna meminta penjelasan gubernur banten terkait pemindahan RKUD tersebut,” ujar Muhlis. Selasa (19/05).

Sebagai langkah taktis pihak Fraksi PDIP akan membuka Hotline pengaduan di nomor WhatsApp 0821 1216 2080 untuk masyarakat secara umum, yang memang sangat terdampak oleh kebijakan gubernur tersebut.

“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Banten apabila langkah ini membuat gaduh suasan provinsi Banten, apalagi di saat Pandemi Covid-19 ini, tetapi semata-mata hal tersebut kami lakukan karena kami menilai kebijakan gubernur yang tergesa-gesa itu telah memberikan dampak luas bagi masyarakat, baik secara nilai ataupun secara sosial, ekonomi dan lainnya. Kami menggunakan hak ini adalah untuk memposisikan diri dalam kepentingan masyarakat Banten secara luas,” jelasnya.

Pihaknya juga berencana akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan rekan-rekan anggota DPRD yang lainnya, untuk bersama-sama menjadi pengusul hak interpelasi tersebut.

“Yang terakhir kami garis bawahi, bahwa kami Fraksi PDIP ingin penjelasan gubernur tentang kebijakannya yang diambil terkait bank Banten dilakukan secara terbuka dan dilindungi konstitusi sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...