Fenomena Gunung ES Omnibuslaw Cipta Kerja

Oleh : 

Dr. Anis Masyruroh, ST, MT

Dosen Universitas Serang Raya

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyebutkan lima prioritas pemerintah pada periode kedua kepemimpinannya (2014-2019) . Pertama yakni pembangunan SDM, kedua yaitu pembangunan infrastruktur, ketiga penyederhanaan regulasi, keempat penyederhanaan birokrasi, dan terakhir transformasi ekonomi.

Salah satu cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan prioritas ketiga adalah menyusun omnibus law, yang dijelaskan oleh Presiden sebagai  “undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa (puluhan) undang-undang.”

Pada awalnya Presiden menyatakan bahwa ada dua omnibus law yang akan disusun, yakni Omnibus Law Cipta Lapangan  Kerja (CLK) dan Omnibus Law Pemberdayaan UMKM (PMUKM). Dalam berbagai kesempatan lainnya, Presiden menyatakan bahwa omnibus law diperlukan untuk mempercepat penerbitan regulasi yang mendorong kemudahan investasi

Jika ingin tahu apa yang dimaksud dengan Omnibus Law oleh Presiden,  bacalah buku babon capitalism, maka Anda tidak akan terkejut mendapati wajah asli kapitalisme dalam skenario Omnibus Law.

Pada satu sisi, kapitalis tidak sudi diatur pemerintah, namun di sisi lain kapitalis dengan lihai menggunakan lobi politik pada pemerintah berwenang untuk tujuannya sendiri, yakni profit.

Dalam sistem kapitalisme, lobi semacam ini adalah hal biasa saja, karena memang dasarnya sudah suka sama suka. Baik pihak kapitalis maupun pemerintah berwenang sama-sama untung.

Sialnya, tokoh yang bercokol di pemerintahan maupun parlemen sering kali adalah hasil dari pilihan bebas masyarakat. Hal ini persis seperti yang digambarkan dalam judul buku karya keluarga Friedman, salah seorang ekonom ternama asal negeri Paman Sam, free to choose. Anda bebas demonstrasi, tapi jika wakil Anda di parlemen setuju, tak banyak yang dapat Anda lakukan.

Capitalist, seperti kata Friedman, menyebut kendali negara sebagai The Tyrany of Control bagi perdagangan bebas. Bagi capitalist tenaga kerja adalah pasar yang taat pada hukum pasar, saat banyak pekerjaan harga buruh mahal. Sebaliknya, saat tidak ada pekerjaan harga buruh murah. Dan karena ini pasar bebas, maka negara tidak boleh turut campur jika tidak ingin disebut Tyrant oleh kaum capitalist.

Regulasi dihadapan kapitalis adalah hal kuno yang menghambat aktifitas bisnis, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk investasi. Sedangkan Deregulasi adalah kemajuan dan bijak. Maknanya potong aturan sebanyak-banyaknya agar arus investasi lancar. Kumpulkan semua aturan dalam satu undang-undang segala ada.

Hal inilah yang dimaksudkan dalam kata Omnibus. Jika kita menilik kamus bahasa Inggris, kita akan temukan makna kata Omnibus yakni “To combine (legislative bills,etc) into a single package”, yang maknanya “kombinasi aturan dalam satu paket undang-undang”.

Inti dasar tercipta Undang Undang ini adalah dalih memotong aturan yang ribet di dalam berinvestasi. Namum abai melindungi hak warga Negara. Karenanya Undang Undang omnibus law ini dianggap membahayakan.

Katakanlah misalnya Ahli hukum UGM Zainal Arifin Mochtar yang sampai mengeluarkan seruan untuk melakukan pembangkangan sipil pada Undang-Undang  ini. Ini bisa menggambarkan bahwa Perjuangan Penolakan terhadap UU Cipta Kerja ini akan sangat berat, lebih dari persoalan bangsa sebelum-sebelumnya.

Arifin juga sempat mengajak seluruh elemen masyarakat ikut andil dalam penolakan ini. Jika diibaratkan perang, seluruh massa pasukan harus terbagi ke seluruh arah kompas,  yang di barat siapa, yang di timur pasukan apa dan seterusnya.

Karena UU ini tidak hanya membahas satu bab persoalan, tapi merupakan gabunga beberapa undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdiri dari 1.203 pasal dan 79 Undang-undang Eksisting.

Hingga saat ini memang yang baru terangkat ke permukaan hanya persoalan tenaga kerja saja dan menjadi isu paling heboh. Padahal di bawahnya ada masih banyak persoalan lingkungan yang berkaitan langsung dengan Investasi. Belum lagi persoalan pendidikan yang juga tak kalah memprihatinkan. Selain komersialisasi, pendidikan juga diarahkan pada persaingan kapitalis.

Terkait lingkungan misalnya, UU Omnibus Law Cipta Kerja memuat peraturan yang berpotensi menimbulkan berbagai kelonggaran persyaratan lingkungan hidup bagi pelaku usaha. Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan eksternalisasi negatif yang mengancam keadilan bagi masa depan dan berpotensi merusak kelestarian lingkungan hidup.

Setidaknya, ada sepuluh perubahan pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpotensi dilemahkan, diantaranya, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tidak lagi diperlukan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan izin penyelenggaraan usaha.

Misalnya seperti tertera dalam pasal 1 angka 22 dan Pasal 1angka 35. Disitu diterangkan bahwa kewajiban industri untuk mendapatkan izin lingkungan dihapus dan diubah menjadi hanya persetujuan lingkungan. Selain itu, sembilan kriteria usaha yang berdampak penting juga dihapus.

Dalam pasal 1 angka 35 yang merupakan perubahan pasal 24, selain menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat, pemerintah bisa melakukan sendiri uji kelayakan lingkungan hidup, yang didasarkan pada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa masyarakat yang diizinkan terlibat dalam  penyusunan AMDAL, hanya mereka yang terdampak saja. Tak ada lagi pemerhati lingkungan hidup dan/atau masyarakat yang terpengaruh, seperti bunyi pasal 26 sebelum diubah.

Untuk kegiatan yang wajib memenuhi standar UKL-UPL, pemerintah pusat langsung menerbitkan Perizinan Berusaha ketika sudah ada pernyataan kesanggupan korporasi mengelola lingkungan hidup. Tak ada lagi penegasan bahwa kelayakan lingkungan hidup harus diakses dengan mudah oleh masyarakat seperti pasal 39 UUPPLH.

Maka dalam hal ini pengawasan dan sanksi administratif seluruhnya dijalankan oleh pemerintah pusat, seperti perubahan Bab XII pasal 72 hingga 75. Kemudian jenis-jenis sanksi administratif juga ditiadakan dengan mengubah pasal 76.

Dengan demikian delegasi kepada peraturan pemerintah hanya akan berisi tata cara pengenaan sanksi tersebut, Tak ada celah atau pintu masuk bagi warga negara menggugat lembaga lain yang merusak lingkungan seperti tercantum dalam pasal 93 UUPPLH, sebagai konsekuensi dihapusnya izin lingkungan. Secara keseluruhan, ada tiga hal tambahan yang berpotensi melemahkan pengaturan lingkungan hidup ke depan.

Pertama, perubahan pasal-pasal di atas masih berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi karena tidak adanya penjelasan isi pasal-pasal tersebut. Kedua, tidak ada norma dan arahan untuk pengaturan yang lebih operasional dari pasal-pasal tersebut terhadap aturan di bawahnya, misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah.

Ketiga, dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat serta luasnya cakupan bidang lingkungan hidup, kapasitas pemerintah tidak memadai dengan tuntutan tanggung jawabnya yang sangat besar. Di sisi lain, lingkungan hidup di daerah sepertinya tidak menjadi urusan wajib yang harus diatur secara rigid. Jika dugaan ini benar, potensi masalah institusionalnya sangat besar.

Dalam pasal 37 UU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan   penyediaan luas minimum 30% untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai dihapus. Selain itu, kewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya    pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang   memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran juga dihapuskan bagi pemegang izin usaha perkebunan.

Hal serupa juga terjadi di sektor panas bumi dengan dihapusnya ketentuan izin   pemanfaatan Kawasan konservasi  perairan yang akan mengancam kelestarian lingkungan  hidup. (IBC/SBS032)

Dr. Anis Masyruroh, ST, MT, meraih gelar master dalam studi Teknik Lingkungan dari UI. Saat ini aktif mengajar di Universitas Serang Raya, Banten.
You might also like
Comments
Loading...