Evaluasi Capaian Aksi HAM Tahun 2018 Dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2019

Serang, (21/03/2019) Satubanten.com,- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Imam Suyudi membuka secara resmi Rapat Evaluasi Capaian Aksi HAM Tahun 2018 dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2019 bertempat di aula lantai 3 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Kamis (21/03).

Dalam sambutannya, Imam menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah diakuinya Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam konstitusi dan peraturan perundang undangan.

Diakhir sambutannya Imam menghimbau dalam penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati/Walikota untuk dapat memperhatikan dari sudut pandang Hak Asasi manusia.

Imam juga meminta kepada Bappeda Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Biro Hukum untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemajuan perlindungan, penegakan hukum dan HAM di wilayah kerja masing-masing serta dapat memperhatikan fasilitas kaum difabel yang bernuansa HAM pada Kantor Unit Pelayanan Umum, tutupnya.

Rapat Evaluasi Capaian Aksi HAM Tahun 2018 dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2019 ini diikuti 30 (tiga puluh) peserta yang berasal dari SKPD dan instansi vertikal di wilayah Banten, dengan narasumber Kepala Sub Direktorat Kerjasama Dalam Negeri dan RANHAM Wilayah II dan Kepala Seksi Kerjasama dan RANHAM Wilayah II A Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

Usai kegiatan Rapat Evaluasi Capaian Aksi HAM Tahun 2018 dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2019, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi dengan Kepala Biro Hukum dan Kepala Bagian Hukum se-propinsi Banten. Kakanwil Imam Suyudi mengharapkan dengan adanya kegiatan rapat koordinasi terkait bidang hukum dan HAM dapat meningkatkan sinergitas hubungan Kanwil Kemenkumham Banten dengan Kepala Biro Hukum Propinsi maupun perangkat daerah di kabupaten/kota.

“Saya harap agar kerjasama ini senantiasa berlanjut dan memberikan sinergi yang baik. Tentunya kerjasama ini menyangkut fasilitasi hukum, penyusunan perancang perundang-undangan dalam mewujudkan harmonisasi peraturan daerah.” Tutup Imam Suyudi.(SBS/Tiar)

You might also like
Comments
Loading...