Dua Periode Walikota Airin, Praktik Pungli di Kelurahan dan Kecamatan Tumbuh Subur

Tangerang (15/03/19),satubanten.com –
Buruknya tata kelola pemerintahan Kota Tangerang Selatan kembali membuat masyarakat merasa dirugikan, masih banyaknya praktek pungutan liar (Pungli) yang dilalukan oleh oknum pejabat ditingkat kelurahan dan kecamatan mengunakan ketiadaktauan masyarakat atas detail aturan yang ada untuk memeras dengan bermacam dalih.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Pondok Aren dan Kecamatan Pondok Aren adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat terkait dalam pengurusan Akte Jual Beli Tanah yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Seharusnya sesuai Pasal 32 ayat (1) PP 24 tahun 2016 Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta, namun pada faktanya masyakarat diminta lebih dari ketentuan yang berlaku, bahkan diatas 5%.

Praktik ini jika merujuk pada UU 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, termasuk dalam katagori tindak pidana korupsi: pemerasan dengan jabatan.

Selain itu, jika merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014, maka PNS/ASN seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas

Atas permasalahan tersebut, kami sudah melaporkan oknum pejabat di lingkungan Kelurahan Pondok Aren dan Kecamatan Pondok Aren ke Badan Kepegawaian Kota Tangerang Selatan.

Kami mendesak agar oknum tersebut di berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kami juga mendesak agar Penegak Hukum (Polres Tangsel dan Kejaksaan Negeri Tangsel) untuk melakukan penyelidikan terkait maraknya praktik Pungli pengurusan Tanah di tingkat kelurahan dan kecamatan yang sangat meresahkan masyarakat.(sbs014)

You might also like
Comments
Loading...