DPM UPI Serang Selenggarakan Seminar dan Sekolah Legislator

Serang (16/11/2019) SatuBanten. News – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UPI Kampus Serang menggelar acara Seminar Legislator se-Kota Serang (Selegtif), Sabtu (16/11).

Nurul Miftahul Jannah, Ketua DPM mengatakan, acara ini mengusung tema “Peran Legislator Muda Sebagai Agent Of Control Dalam Menyikapi Permasalahan Bangsa” yang bertempat di Aula Timur UPI Kampus Serang dengan diikuti oleh 71 mahasiswa baik dari UPI maupun dari kampus lainnya.

Beberapa bulan lalu kita dikejutkan dengan aksi mahasiswa di gedung DPRD Senayan Jakarta, dimana mereka seakan-akan menjadi pihak kontra terhadap kinerja DPR yang telah merumuskan rancangan undang-undang.

“Mereka lebih berfikir bahwa rancangan undang-undang yang akan dikeluarkan ini dianggap akan mengurangi kinerja KPU itu sendiri, akan tetapi mereka tidak memiliki pemahaman yang mendasar. Padahal kan DPR juga merumuskan undang-undang tidak semerta-merta hanya merumuskan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka juga mendengar masukan dari polri, polres dll.” Kata Jannah sapaan akrabnya

Ia juga menjelaskan bahwa DPR memiliki susunan-susunan yang tidak masyarakat ketahui dan tidak untuk di publikasikan, “seharusnya kan kita memberikan ruang kepada DPRD terkait bagaimana kelanjutan RUU ini bukan lantas menolaknya mentah-mentah. Disini saya bukan untuk menyalahkan mahasiswa yang kontra terhadap RUU KPU tapi saya ingin memberikan ruang kepada anggota dewan untuk mengklarifikasi atau memberikan sedikit gambaran terkait rancangan undang-undang tersebut.” Ujarnya

Ia berharapan dengan terlaksananya acara ini semoga mahasiswa mendapatkan pemahaman dan mengedukasi mahasiswa agar dapat berfikir lebih baik dan merencanakan langkah apa sebaiknya yang harus dilakukan.

Sementara itu hadir Wakil ketua DPRD provinsi Banten Muhammad Nawa Said Dimyati sebagai pemateri. Nawa menjelaskan kepada para mahasiswa yang hadir bahwa untuk memperluas akses pendidikan ke-1 adalah meningkatkan kualitas kesehatan yang ke-2 misinya dalam peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dan yang terakhir yang ke-3 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu visi dan misi pemerintah provinsi Banten dimana semua hal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten baik itu eksekutif gubernur dan jajarannya maupun wakil rakyat tidak lain tidak bukan harus mendorong agar visi misi pemerintah provinsi Banten itu bisa tercapai.

“Pertama yang kita harus pahami dan dalam menciptakan visi misi itu dibuat dalam sebuah peraturan daerah legislasi, kemudian di lakukan oleh rakyat dengan alat kelengkapannya namanya itu bapemperda atau juga ada yang bilang baperda macam-macam namanya tapi singkatannya adalah badan pembuat peraturan daerah di mana setelah digosok oleh bumper dan kemudian ini dieksplor dibentuk panitia khusus di mana panitia khusus kemudian bekerja yang kemudian pada akhirnya diparipurnakan dan disahkan sebuah peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah APBD,” jelasnya

Selain itu ia juga menjelaskan tentang fungsi dari pada DPRD atau wakil rakyat, “selain legislasi adalah fungsi membuat APBD atau fungsi anggaran yang sering kita sebut dengan fungsi-fungsi dari perencanaan DPRD sebagai wakil dari masyarakat ini terlibat secara langsung.” Katanya

Menurutnya pimpinan dewan memiliki tugas lebih banyak sifatnya administratif, membuat perencanaan rapat dan lain sebagainya, “mewakili kelembagaan untuk hadir di berbagai macam tempat seperti pada pagi hari ini di UPI universitas pendidikan Indonesia kampus Serang dan lain sebagainya juga sebagai juru bicara lembaga 4 orang dimana kemudian 4 orang ini nanti dalam fungsi pengawasannya itu diberikan tugas-tugas khusus” pungkasnya

Saat ini ia diberi tugas khusus di pimpinan dewan untuk Amir Hasan di OPD atau di dinas-dinas yang terkait dengan kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya adalah masalah pendidikan, selanjutnya ada yang disebut dengan komisi kalau kita bicara komisi-komisi ini biasanya lebih banyak arahnya pada pengawas pengawasan jadi pengawasan mulai dari penyusunan perencanaan pengawasan pada saat pembuatan anggaran dan pengawasan pada saat pelaksanaan anggaran.

“Komisi-komisi ini terbagi 3 menjadi 5 di provinsi ada komisi 1 yang membidangi urusan pemerintahan komisi 2 yang membidangi urusan perekonomian komisi 3 yang membidangi urusan keuangan komisi 4 yang membidangi urusan pembangunan dan komisi 5 papa koordinator komisi 5 yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat selain komisi juga ada badan kehormatan dewan tugas badan kehormatan dewan dalam menegakkan disiplin para anggota dewan,” tegasnya (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...