DPC Permahi Banten Dampingi Warga Kampung Nelayan Binuangeun Kawal Rencana Pengembangan Daerah

Serang (13/01/2021) SatuBanten.com – DPC Permahi Banten mendampingi masyarakat kampung Nelayan Binuangeun, Desa Muara, Kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak, dalam mengawal rencana pengembangan daerah, penggusuran dan/atau relokasi rumah warga yang diperuntukan untuk Kantor DKP Provinsi Banten.

Advokasi ini diinisiasi oleh seluruh elemen masyarakat dan pemuda pemudi Binuangeun antara lain Permahi, Kumabi, IPPC, IP3W dan Korib sesuai dengan amanat UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Namun, disisi lain rencana tersebut kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya pemagaran bangun sekitar rumah warga tanpa melibatkan warga sehingga menuai banyak kritik dari berbagai kalangan.

“Pemagaran dilakukan dengan sepihak dan tanpa mengajak dialog masyarakat dibuktikan dengan pemagaran tanpa diberikan pintu keluar sehingga menutup akses aktivitas masyarakat,” tutur RT Nasir, selaku perwakilan masyarakat.

Setelah mendengar informasi masyarakat, dari  seorang staf KCD DKP provinsi, bahwa tahun ini akan dilakukan pemagaran di komplek nelayan.

“Rencana pemagaran tersebut tidak akan di berikan pintu keluar masuk untuk masyarakat, dan hal ini membuat resah masyarakat yang tinggal di tanah milik pemerintah provinsi Banten,” jelasnya.

Maka dengan ini pihak Permahi Banten dan organisasi pemuda lainnya akan melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang akan terkena dampak dari pemagaran tersebut.

Dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 ayat 1 bahwa setiap Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

“Karena sejauh ini sedang kami upayakan langkah persuasif kepada pihak Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat, pun dengan pihak DKP yang bersangkutan sebagai pihak yang berkepentingan,” ucapnya.

Selain itu, Rizki juga melayangkan surat audiensi untuk berdialog, meminta klarifikasi serta memastikan kebenaran dari rencana tersebut karena masyarakat ada yang tidak tahu terkait dasar pemagaran dan/atau penggusuran/ relokasi rumah warga.

“Kami berharap ada keterbukaan informasi publik dari pemerintah untuk mengajak masyarakat berdialog dalam rencana pengembangan daerah atau rencana pembangunan kantor DKP Provinsi Banten yang melibatkan 48 Kepala keluarga dan 46 bangunan rumah warga yang harus direlokasi,” pungkasnya.

Sesuai dengan Pasal 3 huruf a UU 14 TAHUN 2008 Tentang KIP bahwa menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Imbuhnya,

You might also like
Comments
Loading...