Dinamika Politik: Antara Partisipasi Politik dan Ironi Pendidikan Politik

Oleh: Imron Wasi

Serang (27/01/2019) SatuBanten News – Indonesia saat ini berada pada tahun Pemilu 2019. Melihat pada situasi perkembangan politik di Indonesia tentunya mengalami dinamisasi dalam proses elektoral. Pemilu yang dilaksanakan secara serentak memang harus melibatkan masyarakat secara umum. Dalam proses elektoral, masyarakat sebagai warga negara perlu diberikan pemahaman atau politic education oleh stakeholders terkait, hususnya partai politik sebagai bagian dari struktur politik atau lebih tepatnya sebagai infrastruktur politik yang berperan untuk mengolah input politik yang kemudian diaktualisasikan dalam produk kebijakan publik.

Partisipasi politik merupakan sebuah perwujudan dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Pada dasarnya, sistem demokrasi memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi. Dan salah satu instrument yang paling mendasar dalam sebuah negara demokrasi ialah dilihat dari kualitas demokrasi; yakni ditentukan oleh tinggi, rendah, dan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik yang ideal. Sejak lima tahun sekali, pesta demokrasi di Indonesia selalu menampilkan dinamika politik yang berbeda. Tentunya hal ini menarik untuk ditelaah dalam perspektif apa pun. Sehingga warga negara dapat mengetahui persoalan politik yang terjadi di Indonesia. Termasuk di dalamnya wawasan tentang politik. Oleh karena itu, sudah semestinya warga negara mendapatkan pendidikan politik yang penuh dengan karakteristik ideal. Agar dapat meningkatkan partisipasi politik, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Partisipasi Politik dalam Konteks Politik Elektoral

Di era demokratisasi seperti Indonesia, partisipasi politik merupakan bagian yang penting dalam dinamika politik Indonesia. Melalui partisipasi politik, warga negara mempunyai haknya untuk terlibat aktif dalam proses politik praktis. Hal ini disebabkan karena sebagai warga negara mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang menyangkut persoalan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka sudah selayaknya masyarakat berkontribusi dalam proses elektoral. Baik itu dalam bentuk pemberian suara, melakukan diskusi-diskusi mengenai politik, menghadiri kampanye, dan lain-lain. Dalam proses elektoral, salah satu indikator pemerintah untuk mengukur indeks keberhasilan pemilihan umum karena melihat pada tingkat partisipasi politik secara kuantitas. Dan mengetahui sejauh mana parameter keberhasilan tingkat kesadaran dalam partisipasi politik. Menurut Setiadi dan Kolip dalam Pengantar Sosiologi Politik (2013: 128-129), mengemukakan bahwa secara sederhana partisipasi politik dapat dipahami sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikutserta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri kampanye, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum.

Sementara itu, Herbert Miclosky dalam buku yang sama mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Selain itu, proses politik elektoral bukan hanya sebatas meningkatkan partisipasi politik secara kuantitas semata; untuk mencapai suatu pemilu yang ideal, maka masyarakat pun perlu diberikan wawasan akan pentingnya pendidikan politik (politic education).  Dalam konteks proses politik elektoral biasanya selalu menampilkan drama-drama politik. Seperti adanya manajemen konflik (hoaks, isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan serta hal-hal lain) yang sengaja dibuat untuk mendelegitimasi kontestan atau pasangan lain. Oleh karena itu, partai politik beserta stakeholders terkait perlu mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas dengan mekanisme mengoptimalisasikan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Kampanye dalam Perspektif Pendidikan Politik

Hampir lima bulan berlalu; pasca diberlakukannya tahapan kampanye dalam pemilu 2019, pendidikan politik belum dilakukan secara optimal. Hal itu terlihat dalam proses politik elektoral yang saat ini belum menyentuh masyarakat dengan baik. Artinya, yang lebih mendominasi di ruang publik ialah pertikaian-pertikaian, isu-isu yang tidak substantif atau bahkan dapat mendelegitimasi para kontestan lain. Seperti berkembangnya hoaks-hoaks. Padahal dalam proses demokratisasi yang setiap dilakukan merupakan perwujudan untuk mencari pemimpin yang dapat membawa transformasi ke arah yang lebih baik; melalui kebijakan-kebijakan publik. Oleh sebab itu, kampanye semestinya dapat memberikan wawasan yang luas terhadap masyarakat Indonesia. Kemudian, tahapan kampanye dapat menjadi parameter dalam mempengaruhi suatu kualitas penyelenggaraan pemilu; terutama berkaitan dengan pendidikan politik.

Bahkan dalam regulasi pemilu, pun, disebutkan bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat dan dilakukan secara bertanggung jawab. Proses politik elektoral mengenai pendidikan politik perlu diwujudkan oleh seluruh elemen bangsa dan negara. Termasuk di dalamnya partai politik yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan politik, rekruitmen politik, meningkatkan partisipasi politik, pemadu kepentingan, mencari dan mempertahankan kekuasaan, komunikasi politik, pengendali konflik, pembuat keputusan politik, dan kontrol politik (Setiadi dan Kolip, 2013: 282-287).

Penulis rasa pendidikan politik mesti diberikan setiap saat dan masif. Bukan hanya ketika tahun politik dimulai. Agar masyarakat tidak kebingungan dengan dinamika politik elektoral dan paham akan mekanisme pemilu. Kesadaran akan muncul, apabila masyarakat diberikan pendidikan politik dengan sebaik-baiknya. Lalu, para politisi, pun, perlu mendorong dan mewujudkan hal itu; jangan sampai para politisi atau partai politik dan stakeholders terkait menyimpang dari koridor tugasnya. Kampanye tinggal menghitung hari. Oleh karena itu, manfaatkan momentum itu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui hal-hal yang bersifat persuasif. Apalagi pemilu 2019 ini pemilu yang digelar secara serentak. Memang pemilu erat kaitannya dengan kekuasaan. Akan tetapi, untuk meraih hal itu, maka secara bersama-sama kita wujudkan kualitas demokrasi melalui peningkatan partisipasi politik secara kuantitas dan pemahaman politik secara kualitas. Dengan demikian, akan terjadi check and balance antara masyarakat dan pemerintah atau elit politik. Momentum debat kandidat mesti menjadi ajang pendidikan politik yang mengedepankan pada aspek kebijakan atau program yang akan diambil ketika menjadi pemimpin. Sebagai bagian dari forum uji publik, tentunya debat perlu menghadirkan ide-ide, gagasan-gagasan, dan data-data yang kredibel. Agar masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara yang akan terlibat dalam proses politik elektoral. Debat yang akan berlangsung pada fase kedua sampai kelima perlu menunjukkan nalar yang jernih untuk meyakinkan pemilih. Sebab, debat kandidat bukan semata-mata ajang seremonial atau hanya menjual orkesta kata-kata semacam panggung sandiwara. Akan tetapi, debat kandidat merupakan forum uji publik, untuk menguji sejauh mana kebijakan atau program yang akan dilaksanakannya.

 

Biodata Penulis : Imron Wasi. Lahir di Lebak, Banten, pada 13 April 1996. Ia merupakan mahasiswa di program Ilmu Administrasi Publik, STISIP Setia Budhi. Sebelumnya, penulis pernah menjabat sebagai wakil presiden mahasiswa pada 2017-2018, dan kemudian kembali mendapatkan amanah sebagai presiden mahasiswa 2018-2019: STISIP Setia Budhi. Penulis juga aktif di berbagia organisasi kepemudaan. Hasil karya opini penulis yang telah dipublikasikan baik di media cetak maupun online, di antaranya: Mahasiswa dalam Pemilu Serentak 2019, Kolom Kosong dan Petahana Memperebutkan Partisipasi Politik Secara Kuantitas, Dana Desa, Village Welfare or Village Dependency, Media Internet dan Politik di Era Digital: Konstruktif, Kartini Versiku, Strategi dan Taktik Kampanye Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu 2019, dan lain sebagainya. Akun media sosial yang dapat dihubungi: Imron Wasi (Facebook), @darul_imron13 (Instagram), @ImronWasi13 (Twitter). Nomor rekening penulis: 4832-01-013549-53-5. (RR/SBS31)

 

You might also like
Comments
Loading...