Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Jadi Bahasan Pokok KPUD Kota Cilegon

Cilegon (26/11/2018), Satubanten.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Cilegon kembali menggelar sidang pendalaman untuk penyempurnaan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 2 (DPTHP 2), Minggu (25/11) di Kantor KPUD Kota Cilegon. Rapat ini dilakukan berkaitan dengan surat edaran dari KPU RI tentang Perpanjangan Kerja Penyempurnaan DPTHP Selama 30 Hari. Selain perwakilan dari Partai Politik, KPU juga mengundang Disdukcapil Kota Cilegon, Kesbangpol dan Bawaslu.

Dalam rapat tersebut disinggung pula terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pemilih yang menyandang disabilitas mental berhak menunaikan hak pilihnya pasa Pemilu Serentak 2019. Meski bernilai positif namun beberapa perwakilan partai politik masih mengkhawatirkan tindak lanjut di lapangan berkaitan pemilih dengan disabilitas mental.

“Saya pikir putusan ini bagus, tapi nantinya apakah tidak akan menimbulkan masalah. Sedangkan kita tahu bahwa mohon maaf penyandang disabilitas mental kebanyakan untuk mengenali dirinya sendiri saja kesulitan apalagi untuk dapat mengenali calon yang akan dipilihnya nanti,” ujar Yuyu salah satu perwakilan dari Partai Politik.

Dalam menanggapi hal ini, Irfan Alvi selaku ketua KPUD Kota Cilegon secara terus terang mengakui bahwa untuk penanganan pemilih disabilitas ini memang masih menyimpan beberapa masalah. Baik dari personal penyandang disabilitas tersebut maupun dari pihak keluarga.

“Kami terus terang menghadapi kondisi yang agak sulit memang di lapangan. Di satu sisi kami ingin melengkapi daftar pemilih mencakup semua pemilih yang telah memenuhi syarat tapi di sisi lain kami juga kerap menjumpai upaya dari keluarga untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas ini,” ujar Irfan Alvi.

Pendataan pemilih dengan Disabilitas Mental ini didasarkan atas judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Dalam keputusan tersebut MK menyebutkan bahwa penyandang Disabilitas Mental tetap memiliki hak pilih dan berhak masuk dalam DPT selama yang bersangkutan tidak mengalami gangguan mental secara permanen.

“Aturan MK jelas menyebutkan bahwa jika yang bersangkutan tidak mengalami ganguan mental secara permanen maka tetap kita masukkan ke dalam DPT. Dan ini nantinya akan berkaitan dengan ketentuan dari tenaga medis, dari dokter spesialis bahwa hingga hari H yang bersangkutan mampu melaksanakan hak pilihnya,” pungkasnya. (IBC/SBS032)

You might also like
Comments
Loading...