Corona dan Kapitalisme Pelayanan Kesehatan

Oleh : Habibah Auni Sekum korps HMI-Wati (KOHATI Bulaksumur (S1 Teknik Fisika UGM)

Berdasarkan data terbaru, Senin (24/02/2020), Virus Corona secara global telah melayangkan 2.600 jiwa, dengan total kasus mencapai lebih dari 79 ribu. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan SARS, yang mana pada tahun 2002 hingga 2003, telah menginfeksi 8.098 orang di 29 negara dan menewaskan 774 orang. Wuhan, sebagai tempat munculnya wabah Corona, kemudian memutuskan membatalkan penurunan level karantina virus Corona COVID-19, lantaran semakin berbahaya.

Merebaknya Virus Corona ini memicu reaksi keras para pemimpin di banyak negara. Tidak sedikit dari mereka yang melaporkan ke WHO atas kasus Corona yang melanda di negaranya. Bahkan beberapa ada memerintahkan untuk lockdown berbagai kegiatan, yang ternyata melumpuhkan kerja sama perdagangan dengan China. Negara-negara ini proaktif dalam menangani kasus Corona.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Alih-alih melapor, hingga kini upaya pemerintah dan stake holder terkait belum terlihat maksimal. Pemerintah justru tenang dan terlihat sangat PD dengan mengatakan, “Indonesia aman dari virus Corona!”. Mereka bersikukuh untuk terus meyakinkan pada rakyat dan dunia bahwa Indonesia baik-baik saja.

Padahal, bila merujuk pada jurnal MedRxiv milik peneliti Harvard T.H. Chan School of Public Health, Indonesia seharusnya sudah melaporkan kasus positif Corona baru, lantaran Indonesia sudah mendapatkan kunjungan orang dari Wuhan. Selain itu, pemerintah sepertinya juga masih belum bisa meyakinkan publik bahwa Indonesia benar-benar bebas dari virus Corona. Buktinya beberapa turis Australia bahkan membatalkan rencana kunjungan ke Indonesia, lantaran khawatir dengan Virus Corona.

Ada anggapan yang menyatakan bahwa jika Indonesia berhasil meyakinkan keamanan dari Virus Corona, sektor pariwisata juga akan membaik. Seperti yang kita tahu, pemerintah sangat ketakutan akan perkara Corona. Sebab, wabah virus Corona berdampak banyak terhadap pendapatan negara di sektor pariwisata yang sebagian besarnya didapat dari banyaknya wisatawan China. Maka dari itu, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif fiskal untuk meperbaiki citra wisata Indonesia dari Virus Corona.

Mulai dari pemberian diskon tiket penerbangan, realokasi dana alokasi khusus (DAK), dan penghapusan pajak hotel dan restoran. Sejauh ini pemerintah terlihat lebih memfokuskan anggaran ke sektor pariwisata.
Sementara itu manajemen penanganan kesehatan Indonesia atas kasus Corona bisa disimpulkan sangat kurang. Berbeda dengan Amerika Serikat (AS), Negeri Paman Sam ini menyiapkan 2,5 miliar dolar untuk kondisi darurat dan mengalihkan 535 juta dolar dana pencegahan virus Ebola untuk penanganan kasus Corona.

Sedangkan Indonesia, malahan menyuntik dana 72 juta, tidak untuk penanganan kesehatan tapui justru untuk influencer. Tujuannya, tentu untuk meredam kasus Corona di ruang publik serta memperkuat pencitraan sektor ekonomi pariwisata.


Menurut studi yang dilakukan oleh Sujatmiko (2010), penyediaan pelayanan dan pendanaan kesehatan yang didominasi oleh negara akan menghasilkan kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan oleh rumah sakit swasta.

Lantas, bagaimana dengan polemik Corona sekarang? Seperti yang kita tahu, banyak rumah sakit di Indonesia tidak memiliki Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, tak ada ruang isolasi yang cukup, dan transportasi specimen yang memadai. Kekurangan fasilitas kesehatan ini tentu sangat berdampak terhadap penanggulangan kasus Corona. Masalah yang sebenarnya bisa ditangani secara efektif, namun tidak bisa maksimal lantaran masalah teknis. Akhirnya, manusia tak berdosa pun harus membayar dengan nyawanya.

Tidak lupa juga, otoritas, pemerintah atau pun rumah sakit yang bersangkutan terkesan menutupi kebenaran penyebab kematian dengan menyatakan “suspect Corona negatif”. Entah kongkalikong apa yang ada di balik layar.

Ongkos yang harus dibayar untuk melengkapi fasilitas kesehatan di Indonesia memang sangat besar. Menurut Nasikun (2002), peralatan, utilitas kesehatan atau bahkan inovasi kedokteran memakan biaya yang sangat tinggi. Hal memungkinkan aktor kapital atau AS, memainkan monopolinya dalam sistem kesehatan, melalui ekspansi perusahaan raksasa dan penyediaan produk-produk kesehatan.

Implikasi dari adanya kapitalisme ini adalah peran penuh dokter di rumah sakit. Kapitalisme dianggap dapat mempermudah dokter dalam memonopoli pekerjaannya. Para dokter mentransformasikan rumah sakit yang mereka naungi, menjadi korporasi perawatan kesehatan (corporate health care), yang bergerak atas kepentingan pasar. Memenuhi aliran masuk-keluar dan demand yang diberikan pemilik modal kesehatan (alat kesehatan). Melupakan hakikatnya sebagai pahlawan yang melayani pasien.

Sebagai akibatnya, andil dokter sebagai bagian dari rumah sakit semakin termarjinalkan, dan semakin menyatu, menjadi bagian dari korporasi industri kesehatan. Legitimasi regulasi pemerintah yang kurang dan pengetahuan medis masyarakat awam yang sangat minimal, memperkuat syahwat dokter untuk terus memanipulasi keadaan dan meraup banyak keuntungan. Jika ada malpraktik, cukup bilang ke orang terdekat korban dengan, “kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun beginilah hasilnya….”

Kapitalisme rumah sakit kemudian mengubah ruang rumah sakit yang tadinya untuk publik, menjadi pergulatan kepentingan antara dokter dengan aktor kapital. Pasien yang secara krodatnya wajib dilayani, posisinya di hadapan dokter menjadi sangat lemah. Dan hubungan antara keduanya menjadi suatu hubungan yang tidak setara dan membentuk kelas sosial tersendiri.

Isu Corona juga agaknya tak lepas dari bau-bau Kapitalisasi Korporasi perawatan kesehatan. Ia yang seharusnya menjadi “substansi” yang dikupas secara tuntas, setelahnya malah ditransformasi menjadi komoditi pertarungan antar elit yang berebut hegemoni. Penafsiran kasus Corona yang sejatinya dari perspektif kesehatan sialnya malah dikupas dari sudut pandang ekonomi.

Interpretasi ini dilakukan oleh oknum yang berada di bawah kendali pihak asing. Sebab, kapitalisme pelayanan kesehatan yang kadung mengglobal ini, memiliki sistem ekonomi terpusat yang di bawah kendali pihak swasta. Peran penanam modal atau konglomerat, menjadi dominan dan menentukan keputusan tindakan kesehatan yang sangat kompleks.

Praduga bahwa kasus Corona merupakan bagian rencana dari pihak asing, contohnya AS, bisa saja muncul ke permukaan. Misalnya, ini mungkin akal-akalan Trump untuk memenangkan hati rakyatnya di pemilu yang akan datang. Bisa dilihat misalnya Trump yang mencoba menggagas deal of century, seperti menawarkan visi yang bagus untuk rakyat AS.

Kemudian Wabah Corona dan pengubahan titel negara Indonesia dari “negara berkembang” menjadi “negara maju”, juga cukup memperkuat argumentasi ini. Keduanya saling berkelindan, dan akhirnya sampai pada kesimpulan Trump menggunakan momentum ini untuk melemahkan posisi China secara sistematik.

Bukan rahasia umum lagi, China yang mesra dengan Rusia adalah musuh AS, baik dari segi ekonomi maupun politik. Ditambah lagi kabar Rusia bakal menginterupsi pemilu AS dan mendukung oposisi Trump. Tentu membuat Trump makin yakin untuk menggempur Rusia.

Maka dari itu, kapitalisme di era globalisasi ini sejatinya pasti akan terus menggurita di seluruh dunia. Kita tidak mungkin bisa lari dari kenyataan tersebut. Namun, bukan berarti Indonesia sepenuhnya mengamini atau bahkan berkiblat pada pihak swasta. Baik elite maupun pihak rumah sakit, harus percaya bahwa dirinya bisa mandiri secara ekonomi dan politik. Caranya dengan menunjukkan ketegasan dalam bertindak dan berani mengambil resiko.

Selain itu, negara harus berani menyatakan bahwa dirinya terkena Corona, pun jika iya memang terjangkiti, niscaya lembaga internasional semacam WHO akan memberikan bantuan kepada Indonesia. Pembiayaan ekonomi yang kini difokuskan ke sektor pariwisata, lebih baik dialihkan untuk kasus Corona.

Baik negara ataupun pemerintah, harus mengingat kewajibannya atas pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H 1 tentang Hak Pelayanan Kesehatan dan Pasal 34 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

You might also like
Comments
Loading...