Carut Marut NKRI, Presiden Ada Dimana?

Oleh: Fakhrul Fepriyanto (Sekertaris Cendikiawan Muda Banten)

OPINI (26/09/2019) SatuBanten. News – Belum usai duka bangsa ini terhadap masalah di Papua dan asap di Riau, Jambi dan Kalimantan. Kini kondisinya diperparah dengan mosi ketidakpercayaan publik terhadap wakil rakyatnya (eksekutif dan legislatif). Publik mencemaskan banyak kebijakan yang dibuat dengan tergesa-gesa dan semena-mena, yang disusun secara sembunyi-sembunyi lewat rapat hingga larut malam serta jauh dari kepentingan rakyat kebanyakan. Undang-undang yang dikebut diakhir masa jabatan DPR, wajar jika rakyat perlu curiga terhadap kebijakan yang tetapkan.

Dari pengacara ternama, kalangan intelektual sampai rakyat biasa (sipil) ikut berkomentar terhadap pasal-pasal yang menjadi kontroversi yang jika dipahami terlihat begitu rancu. Aturan yang seharusnya membuat rakyat lebih aman dan menertibkan, malah menjadi carut-marut tak berkesudahan. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo juga belum bisa menjelaskan secara terperinci alasan-alasan yang menjadi sumber kejanggalan tersebut. Bahkan beliau diberikan kesempatan oleh beberapa setasiun TV untuk berdialog, tapi tak kunjung bisa hadir dan ditemui.

Ada kurang lebih 10 pasal kontroversial yang menjadi perbincangan banyak orang, diantaranya: (1). Ayam peliharaan masuk dan makan di kebun orang, denda Rp. 10 juta, (2). Hidup gelandangan terkena denda Rp. 1 juta, (3). Pelaku santet dipenjara 3 tahun, (4). Suami diperkosa istri sendiri dipenjara 12 tahun, (5). Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan dipenjara 6 bulan, (6). Penjahat di atas 75 tahun tidak dipenjara, (7). Pemerkosa hewan dipenjara 1 tahun paling lama, (8). Bersikap tidak hormat terhadap hakim dipenjara 5 tahun, (9). Kenakalan para bad boy dikenakan hukuman pidana denda R. 10 juta, (10). Pengkritik presiden dipenjara 6 bulan (Suara.com).

Masalah tersebut kemudian berbuah menjadi gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa yang muncul dan meletup di berbagai daerah di Indonesia (pada 23-25 September 2019); Jakarta, Banten, Jogjakarta, Bandung, Malang, Makassar, Banyumas, Semarang, Lampung, Tasikmalaya, Balikpapan, Samarinda, Purwokerto dan daerah lainnya, yang lebih mengejutkan pada hari Rabu 25 September 2019 anak STM juga berbondong-bondong pergi ke gedung DPR RI/MPR untuk ikut serta bersama mahasiswa melakukan unjuk rasa.

Tujuh poin menjadi tuntutan massa aksi. Di antaranya menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan dan RUU Ketenegakerjaan. Lalu mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA. Massa juga menuntut agar RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Suara.com). Sangat disayangkan, aksi unjuk rasa harus berakhir dengan menelan tak sedikit korban yang berjatuhan. Aparat yang dianggap terlalu represif terhadap demonstran menimbulkan baku hantam yang berujung pada chaos. Selain menelan banyak korban, kekacauan tersebut juga membuat banyak fasilitas negara rusak. Dialog panjang pun digelar yang melibatkan para mahasiswa vs politisi (yang bertanggung jawab atas lahirnya Undang-undang yang dianggap kontroversi) difasilitasi oleh beberapa stasiun TV yang ada di Indonesia.

Selesai dialog apakah masalah selesai? Ternyata solusi tak kunjung menemukan titik terang. Perwakilan DPR menjelaskan bahwan Undang-undang bukanlah kitab suci yang selalu relefan dengan zamannya, KPK juga bukan malaikat yang tak punya kesalahan. Sedangkan pendapat mahasiwa bahwa Undang-undang yang direvisi tidak sesuai dengan kepentingan rakyat kebanyakan dan Revisi terhadap Undang-undang KPK cenderung sangat terlihat ingin melemahkan KPK.

Situasi carut-marut ini tidak direspon secara cepat oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo sebagai pimpinan negara tertinggi di Indonesia. Faktanya dalam beberapa hari ini beliau masih menghilang entah kemana. Kita sama-sama mengharapkan bapak Presiden bisa mengambil langkah tegas dan tuntas dalam menghadapi keadaan negara yang tidak sedang baik ini. Sebagaimana dahulu terhadap komitmennya untuk memperkuat KPK dan menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan negara. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...