Bupati Serang Himbau Warga Gunakan Bantuan JPS Bantuan Pemprov Banten Untuk Kebutuhan Pokok

Serang (03/06/2020), Satubanten.com – Bantuan jaminan pengaman sosial (JPS) Pemprov Banten untuk warga Serang akhirnya dicairkan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Rabu (3/06/2020) di aula Kantor Kecamatan Kibin.

Saat menyerahkan bantuan tersebut, Tatu berpesan kepada masyarakat penerima bantuan agar menggunakannya untuk kebutuhan pokok.

“Bantuan tunai dari Provinsi disalurkan melalui Bank BRI, ini oleh masyarakat harus (dibelanjakan) bentuk sembako, tidak boleh untuk yang lain,” ujar Tatu.

Kondisi pandemi covid-19, menurut Tatu hingga kini masih berlangsung dan belum diketahui kapan akan berakhirnya. Sedangkan, tidak sedikit masyarakat terdampak dari yang mempunyai penghasilan, menjadi tidak mempunyai penghasilan. “jadi (bantuan) ini harus untuk sembako,” imbuhnya.

Jumlah warga yang mendapatkan bantuan JPS di Kabupaten Serang yakni sebanyak 56.100 keluarga. Namun, dari jumlah tersebut ada 16 ribu data yang harus di verifikasi ulang karena dobel Nomor Induk Kependudukan (NIK) salah satunya.

“Dari 16 ribu yang harus di verifikasi karena NIK ganda, 10 ribu diantaranya sudah klir selesai di perbaiki,” terang Tatu.

Dalam launching tersebut, turut hadir Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana, Kepala Dinsos Kabupaten Serang Ahmad Saepudin, perwakilan Bank BRI, Camat Kibin Imron Ruhyadi, para kepala desa (kades) se Kecamatan Kibin, dan puluhan penerima bantuan.

Selain JPS, masyarakat juga menerima bantuan sosial tunai (BST) Kemensos dengan jumlah penerima sebanyak 110.015 keluarga berupa uang tunai. Sedangkan untuk bantuan Pemprov Banten diterima oleh 56.100 keluarga berupa uang tunai, dan bantuan Pemkab Serang berupa kebutuhan pokok untuk 48.800 keluarga.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, untuk penyaluran bantuan Pemprov Banten di Kabupaten Serang merupakan tahap pertama.

“Kita selesaikan penyaluran tahap pertama dulu yang belum sampai 50 persen,” ujarnya.

Sedangkan terkait 16 ribu data KK yang bermasalah dari total 56.100, Nurhana memastikan akan tetap mendapatkan jika memang kuotanya sudah ada dan persyaratannya memenuhi.

“Karena saat ini data tersebut masih dalam perbaikan, nanti jika sudah selesai akan dimasukan kembali datanya. Yang penting kuotanya segitu, kita kasih,” pungkasnya. (IBC/SBS032/RLS)

You might also like
Comments
Loading...