BPJSTK Bidik Perguruan Tinggi Swasta di Banten

Serang (17/9/2019) satubanten.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) mulai membidik  Sejumlah universitas dan perguruan tinggi swasta di Banten, khususnya Kota Serang. Pasalnya,  masih sangat minim akan pengetahuannya terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga, para dosen dan pekerja lainnya pun belum terjamin.

Assisten Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten Didin Haryono mengatakan, berdasarkan presentasi dari keseluruhan perguruan tinggi di Banten, kurang dari 25 persen tenaga pengajar dan pekerja di lingkungan kampus yang telah terdaftar. Namun, untuk jumlah keseluruhan, ia belum mengetahui secara pasti.

“Masih minim peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dari kalangan kampus, baik dosen maupun pekerja yang berada di lingkungan kampus. Kalau dipresentasikan, itu masih dibawah 25 persen. Terutama dosen swasta, karena kebetulan kami lebih banyak menjalin hubungan dengan kampus swasta. Kalo jumlahnya saya belum cek,” ujarnya,  selasa (17/9)

Ia juga menjelaskan, para mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di luar lingkungan kampus bisa menjadi peserta BPJSTK. Sebab, ini juga masuk dalam perlindungan kerja. Misalnya, ketika melakukan tugas organisasi atau tugas kampus lainnya, ini perlu adanya perlindungan bagi mereka.

“Target kami juga mahasiswa, karena mereka juga tidak hanya melakukan tugas di lingkungan kampus. Ada tugas ekstra lainnya yang perlu adanya perlindungan bagi keselamatan mereka. Akan tetapi, masuk dalam program mandiri bukan penerima upah. Tapi bisa didaftarkan oleh kampusnya,” ujarnya.

Pihak kampus, ia menjelaskan, harus mendaftarkan para mahasiswanya kepada BPJSTK sebelum melaksanakan KKN. Karena masuk dalam program mandiri, nantinya mahasiswa akan dikenakan iuran sebesar Rp 16.800 per bulan. Kemudian, masuk dalam kategori Bukan Penerima Upah (BPU).

“Itu pun sifatnya sementara, selama mereka mengikuti KKN. Kecuali, mereka ingin melanjutkan, itu bisa tinggal diperpanjang saja dengan membayar iuran Rp 16.800. Itu terbagi, Rp 10 ribu untuk kecelakaan kerja, dan Rp 6.800 untuk kematian,” tuturnya.  (SBS)

You might also like
Comments
Loading...