BI Banten : Ada 6 Prinsip Utama Dalam Pengembangan Ekonomi Pesantren

Serang, Satubanten.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten melaksanakan kegiatan Seminar Nasional terkait Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Pesantren di Indonesia pada Hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sebagai rangkaian Road of Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) yang akan diadakan pada bulan September mendatang.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I, M. Yusuf, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Dr. Ahmad Juwaini selaku Direktur Keuangan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dr. Mas Purnomo Hadi, M.M selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan seminar diisi oleh narasumber dari beberapa bidang yaitu H. Embay Mulya Syarief, Ir. Adiwarman Azwar Karim, SE., MBA selaku praktisi ekonomi syariah, Amy Atmanto selaku Pengurus Pusat MES dan Bambang Himawan selaku Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia dan diikuti oleh peserta seminar yanp terdiri dari perwakilan kementrian, pemerintah daerah, pesantren, akademisi, mahasiswa serta perwakilan Hebitren korwil provinsi lainnya.

Di dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI menyampaikan 6 prinsip utama dalam pengembangan pesantren, yaitu yang pertama ekonomi syariah harus mampu memberi kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan nasional, kedua ekonomi syariah merupakan arus baru pertumbuhan eknomi melalui peningkatan kapasitas pesantren dan potensi ekonomi lokal guna pertumbuhan yanp inklusif.

Ketiga pemberdayaan pesantren harus bersifat end to end dari hulu ke hilir, keempat pembuatan peta jalan (road map) kemandirian pesantren antara lain melalui replikasi model bisnis, virtual market, dan holding business pesantren, kelima melalui peningkatan akses pesantren baik akses pasar, keuangan, maupun dipitalisasinya serta keenam melalui pembangunan pesantren denpan memperkuat infrastuktur dan kelembagaan.

Dr. Ahmad Juwaini selaku Direktur Keuangan Syariah KNEKS menyampaikan dalam rangka mendukung kemandirian pesantren diperlukan integrasi dan dipitalisasi pesantren, yang dimulai dengan pengembangan pusat data pesantren serta penguatan jaringan dengan pihak lain seperti kementrian dan perbankan.

KNEKS jupa turut mendukung beberapa program kemandirian pesantren seperti one pesantren one product (opop) yang telah dilaksanakan di berbagai daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sejalan dengan KNEKS, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dr. Mas Purnomo Hadi, M.M menyampaikan turut mendukung kegiatan kemandirian pesantren melalui one pesantren one product (opop) yang didalamnya termasuk fasilitasi sertifikasi halal bekerjasama denpan MUI dan dukungan pembiayaan syariah bekerjasama denpan perbankan dan lembaga keuangan non bank (LKNB).

Selain itu, menurutnya  Pemprov Jatim juga memiliki 3 pilar di dalam mengembangkan pesantren yaitu (1) santripreneur, melalui pengembangan SDM santri untuk berwirausaha (2) Pesantrenpreneur, melalui penguatan kelembagaan pesantren sebagai kekuatan ekonomi halal dan (3) Sociopreneur, melalui sinergi alumni pesantren dengan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Dalam kegiatan seminar juga dilaksanakan pelantikan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) Korwil Banten oleh Dewa Pengurus Pusat (DPP) Hebitren. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Indonesia Shariâ Economic FeStival(ISEF) ke 7 Tahun 2019 yang juga didukung oleh Wakil Presiden RI, Bapak Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin.

Hebitren merupakan wadah penguatan kemandirian pesantren yang ditujukan untuk mendorong akselerasi penguatan ekonomi dari unit usaha yang ada di pondok pesantren. Adapun untuk Hebitren Korwil Banten diketuai oleh KH. M. Aly Su’udi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP Hebitren mengharapkan Hebitren dapat merangkul seluruh pesantren yang ada di Indonesia dan Ketua Hebitren Korwil Banten terpilih menekankan bahwa pesantren harus bisa mandiri dan berdaulat.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, sebagai dukungan terhadap digitalisasi pengelolaan pesantren telah dilakukan penandatanganan MOU antara Hebitren Korwil Banten dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait penyediaan kanal pembayaran QRIS. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten berharap adanya keguyuban dan sinergi antar pesantren serta prestasi di dalam pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Banten. (SBS/02)

You might also like
Comments
Loading...