Banten Masuk Zona Merah Kategori Tindak Pidana Pencucian Uang

Serang (30/11/2018) Satubanten.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut Provinsi Banten masuk kategori Zona Merah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering. Banten menduduki peringkat keempat tertinggi setelah DKI Jakarta, Jabar dan Jatim dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) yang mencapai 15,458 Kasus selama periode 2010 hingga 2018.

Dalam tingkat kejahatan Ekonomi di Banten, total nominal transaksi LKTM yang masuk ke PPATK yakni lebih dari 6,80 triliun, dan nominal transaksi tertinggi di angka 1.6 T. Untuk wilayah tertinggi LKTM adalah Tangerang raya yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae, dan dampingi oleh Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi BI Banten Erry P Suryanto, pada acara Koordinasi dan Knowledge sharing dengan para awak media dengan tema “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” di Gedung Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Banten, Jl raya Pandeglang, Serang, Kamis (29/11).

” Untuk Banten indikasinya masuk Zona Merah karena berada di rangking keempat tingkat kejahatan ekonominya, setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” tutur Dian.

Dian juga menjelaskan, kejahatan ekonomi terkait LKTM terbanyak memang pada kasus penipuan yaang mencapai 59%, disusul dengan kasus Korupsi dan Narkoba. Laporan yang diterima oleh PPATK berasal dari semua profesi, baik ASN, pejabat politik, swasta hingga TNI/Polri. Semua laporan yang masuk kemudian dianalisis dan diperiksa kemudian diteruskan ke penegak hukum jika terindikasi ada tindakan pidana.

“Mayoritas terkait LTKM tersebut meliputi penipuan, korupsi dan perjudian. Dan yang paling banyak adalah kasus penipuan, semua laporan kita analisis dan periksa, dan jika terindaksi adanya tindak pidana kita teruskan ke penegak hukum dalam hal ini KPK atau Polri” ujarnya .

“Namun kadang hasil analisis dan pemeriksaan PPATK hanya 50% yang ditindak lanjuti oleh penegah hukum, mungkin banyak faktor yang mempengaruhi.” tutur Dian.

Dian mengungkapkan Persoalan Money Laundering adalah peroalan fundamental, perlu kerjasama dalam penangananya, termasuk media. Media yang sering menjadi garda depan informasi harus berani menggedor jika terjadi tindak kejahatan. Jangan cuma liat kejahatanya, tapi kejar informasi aliran uanganya kemana.

“Media harus berani mengedukasi masyarakat, jika misal terjadi tindak kejahatan korupsi, jangan hanya diliat korupsinya, tapi harus kejar uangnya lari kemana, kita harus miskinkan pelaku kejahatan ekonomi tersebut, biar menjadi efek jera.” tegasnya.

Dian juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berani melaporkan apabila ada suatu tindak kejahatan ekonomi yang terjadi disekitar kita, pelapor akan sangat dilindugi identitasnya.

“Jika ada masyarakat yang mengetahui adanya tindakan tersebut, bisa langsung laporkan kepada kami untuk ditindak dan dilakukan analisis oleh pihak kami, kerahasian identitas pelapor akan kami lindungi sesuai UU, kami protect.” tegasnya. (SBS02)

You might also like
Comments
Loading...