Asosiasi Pertekstilan Indonesia Dorong Pemerintah Jadikan Corona Sebagai Momentum Pemberdayaan Industri Dalam Negeri

Jakarta (19/03/2020), Satubanten.com – Wabah Pandemik Corona rupanya tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tapi juga berdampak pda sektor perekonomian terutama tekstil.

Ketua BPN Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan bahwa walaupun dalam 2 bulan terakhir Kondisi industri tekstil dan produk tekstil (ITPT) mulai menunjukkan kemajuan, namun masih banyak PR yang harus diselesaikan.

“Dalam dua bulan terakhir ITPT mulai menunjukkan kemajuan dimana tidak ada penambahan jumlah perusahaan yang tutup maupun mengurangi karyawannya. Namun kita masih khawatir karena belum ada ketegasan pemerintah dalam menerapkan bea masuk safeguard sementara (BMTPS) yang akan berakhir pada Maret. Sementara impor pakaian jadi mulai marak, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri nanti,” tuturnya.

Oleh karena itu dirinya berharap pemerintah tetap memberlakukan BMTPS dan menghentikan arus barang TPT (HS 50-63) melalui Pusat Logistik Berikat dan segera merevisi PERMENDAG 77 2019. Hal ini untuk merangsang produsen.

Terkait pembatasan interaksi untuk mencegah penyebaran wabah virus Corona, Asosiasi Produsen Serat Dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma G. Wirawasta mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya mengukur dampak sosial dan perekonomian.

“Hingga saat ini kami masih bisa menjalankan operasional produksi seperti biasa tanpa hambatan. Telah menjadi informasi publik bahwa virus corona dapat disembuhkan dengan self-treatment sehingga kewaspadaan menjadi kunci. Oleh karena itu kami memohon agar pembatasan aktivitas tidak dilakukan karena justru akan membuat permasalahan baru di kemudian hari,” tuturnya.

Selain itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia juga mengkritik keras kebijakan relaksasi impor sektor TPT. Hal ini dikarenakan fasilitas impor yang ada akan merusak pasar domestik dan menghantam keras produksi lokal.

“Fasilitas impor yang telah ada sudah mengganggu kestabilan rantai industri dimana terdapat insentif yang mendorong aktivitas impor. kami mengusulkan agar insentif diberikan kepada produsen dalam negeri sebagai stimulus peningkatan aktivitas produksi yang secara langsung akan menggerakkan rantai perekonomian. Insentif dapat berupa penghapusan PPN sementara dari hulu ke hilir ITPT untuk mendorong peningkatan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Chandra Setiawan Ketua API Jabar.

Candra berharap pemerintah tetap menjaga konsistensi kebijakan ekonomi dan tetap mendukung industri dengan menjadikan pasar domestik sebagai jaminan pasar lokal. Dengan peningkatan daya saing dan peningkatan efisiensi biaya, diharapkan ITPT bisa memberikan kontribusi berkelanjutan atas PDB nasional sekaligus dapat bersaing di pasar global.

“Dengan persiapan yang tepat perekonomian dapat terus berjalan dan bisa dijadikan momentum memberdayakan industri dalam negeri di tengah kelesuan pasar global,” pungkasnya. (IBC/SBS02/RLS)

You might also like
Comments
Loading...