Aspirasi Rakyat dan Terpercaya

Mahasiswa Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019-2024

Oleh: Imron Wasi, Presiden Mahasiswa STISIP Setia Budhi Rangkasbitung

Pada saat itu, tepatnya pada 17 September 2018 saya mendapatkan sebuah surat undangan untuk menghadiri dan memberikan pandangan terhadap pemilihan umum 2019-2024, sebuah acara yang dilaksanakan oleh salah satu organisasi yang berfokus terhadap persoalan sosial di Indonesia dan merupakan Lembaga Riset dan Kajian; Suwaib Amiruddin Foundation (SAF). Acara tersebut mengambil sebuah tema: “Menyongsong Harapan Civitas Akademika Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.” Dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).
Kegiatan ‘Dialog Publik’ yang bertemakan: “Menyongsong Harapan Civitas Akademika Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019” itu pun dihadiri oleh Presiden Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Banten, Formatur BEM Serang dan Direktur SAF. Di antaranya Presiden Mahasiswa UNTIRTA (Muhammad Fadli), Presiden Mahasiswa UIN “SMH” Banten (Hasbi Ashidiqi), Presiden Mahasiswa UNIBA (Firmansyah), Presiden Mahasiswa STISIP Setia Budhi Rangkasbitung (Imron Wasi), Presiden Mahasiswa IAIB Serang (Ali Yudin), Direktur Eksekutif SAF (Moch Fahmi Abduh), dan Jaka Permana selaku Direktur Rumah Buku SAF.

Perspektif Mahasiswa dalam Pemilihan Umum 2019-2024
Dalam rangka menciptakan iklim demokrasi di Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari electoral process, maka setiap insan akademis selaku cendikiawan di Perguruan Tinggi, agar tetap memberikan kontribusi, khususnya terkait pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019-2024. Peran kita sebagai kaum pembaharu, aktor yang selalu mengawasi persoalan atau dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya: sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Dalam perjalanannya, Mahasiswa memiliki kontribusi besar dalam sejarah perubahan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan dan tantangan global yang semakin pesat, apalagi sudah masuk dalam era digital dan industri 4.0.
Penulis melihat dan mengkaji beberapa hal yang terkait dengan pemilihan umum di beberapa media massa, ruang-ruang diskusi politik dan seminar-seminar politik, bahwa masyarakat Indonesia hari ini terbawa oleh suasana isu-isu yang tidak jelas keberadaannya. Sehingga ini menjadi persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis meyakini bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan partisipasi politik dan demokrasi erat kaitannya dengan masyarakat. Jika sikap atau perilaku elit politik dan masyarakat baik, maka ini merupakan cerminan yang baik dalam demokrasi di Indonesia. Apalagi jikalau partisipasi politik tinggi secara kualitas dan kuantitas, dan bahkan sampai pada tahapan masyarakat sebagai subyek dalam electoral process dan pembangunan. Khususnya dalam pengambilan keputusan.
Oleh sebab itu, agar terlaksananya pemilihan umum dengan baik. Maka diperlukan sebuah pendekatan dalam proses pemilihan umum. Pendekatan tersebut secara fundamental akan menciptakan etika dan budaya politik yang baik. Sikap atau perilaku politik tertentu, harus berdasar pada pendidikan politik yang sesuai dengan dimensi-dimensi politik secara kualitas terhadap masyarakat Indonesia.
Sikap atau perilaku politik Mahasiswa dalam pemilihan umum tentunya tidak terlibat aktif dalam politik praktis. Jikalau keterlibatan Mahasiswa dalam politik praktis ada dan terlihat oleh masyarakat, maka hal itu sudah menciderai nilai-nilai perjuangan Mahasiswa penulis mengemukakan dalam pertemuan dan diskusi politik itu dengan mengingatkan pada Mahasiswa, bahwa segala netralitas perlu dijaga; bukan hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) saja. Namun untuk Mahasiswa pun harus tetap menjaga netralitasnya.
Untuk meminimalisir isu-isu atau propaganda yang tercipta di pemilihan umum, maka sudah selayaknya elit politik, partai politik dan stakeholders terkait untuk memberikan pendidikan politik. Untuk melaksanakan pendidikan politik agar lebih baik, maka diperlukan dan upaya dari seluruh pihak, khususnya dalam hal ini ialah elemen elit politik, partai politik dan masyrakat melalui mekanisme yang sudah dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Pemilihan umum atau dikenal pula dengan istilah electoral process, ialah salah satu bagian untuk menentukan person-person dalam mengisi kepemimpinan nasional di Indonesia, dan sebagai salah satu kepala negara dan kepala pemerintahan.
Oleh sebab itu, Mahasiswa harus senantiasa melihat pemilihan umum ini sebagai bagian untuk melaksanakan dan mengembangkan potensi nasional khususnya tujuan Indonesia ke depan, yang memang sudah termuat secara tertulis dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat yang berbunyi demikian, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikutserta dalam melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Untuk mencapai tujuan negara dan pemilu yang bersih, jujul, adil, transparan, damai dan tentram. Penulis menyarankan agar Tim Kampanye Nasional dari kedua pasangan calon agar memproduktifkan hasil Karya Tulis Ilmiah dari Mahasiswa atau bahkan para akademisi. Supaya pemilu bukan hanya sebatas meraih suara dalam electoral process dalam negara demokrasi seperti ini. Namun ketika sudah menemukan dan terpilih kepala negara dan kepala pemerintahan, maka kebijakan dan keputusan yang diambil berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan. Hasil dari itu semua untuk menciptakan Indonesia maju, sejahtera dan berdikari. Dan Mahasiswanya pun harus turut andil dalam segala proses pembangunan nasional. Kemudian diharapkan kepada seluruh pihak agar dapat memperdalam visi-misi dari kedua pasangan calon sebagai indikator utama untuk menentukan person-person yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.
Tentunya sebagai kaum cendikiawan tidak boleh terbawa isu-isu, propaganda-propaganda yang tidak benar. Jika terdapat black campaign, money politic, dan lain-lain, yang memang akan membawa pemilu ke arah yang tidak bersih. Maka sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai kaum cendikiawan untuk meluruskan, memberitahu, dan memberikan pendidikan politik. Dalam perspektif penulis, pendidikan politik juga senantiasa dan perlu diberikan kepada seluruh simpatisan, kader dan tim pemenangan. Agar ketika sudah memasuki masa kampanye sebagai bagian dari tahapan pemilu, kita tidak mendengar kembali kebiasaan-kebiasaan yang kerap menghiasi penyelenggaraan pemilu. Misalnya: isu-isu SARA, propaganda-propaanda, dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya.
Oleh sebab itu, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pemilu, di antaranya: aturan pemilu, proses pemilu, hasil pemilu, sengketa dan penegakan hukum. Transparansi dan penggunaan dana kampanye juga perlu diawasi oleh seluruh pihak, termasuk Mahasiswa di dalamnya. Meskipun dana atau alokasi untuk kampanye sudah diumumkan oleh penyelenggara pemilu. Namun dari data itu semua tentunya harus dijelaskan misalnya, penyumbang dana kampanye juga harus jelas, nama dan asal-usulnya. Agar hal ini tidak menjadi fiktif dan nanti diketahui oleh khalayak publik bahwa, transparansi, akuntabilitas dari penggunaan dana kampanye ini jelas.

Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum
Berdasarkan hasil pemilihan umum 2009 dan 2014, partisipasi politik Indonesia mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2014. Dilansir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa, partisipasi politik pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 sekitar 69, 58%. Jika dibandingkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden 2009 yang berkisar pada angka 71,17%. Maka berarti partisipasi politik Indonesia di tahun 2014 mengalami penurunan sekitar 1,59% dari tahun pemilu sebelumnya, yaitu pada tahun 2009. Bahkan terkadang indeks demokrasi di Indonesia kerap mengalami fluktuasi. Hal itu bisa disebabkan karena perkembangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. termasuk di dalamnya partisipasi politik. Dalam sistem politik modern, negara demokrasi biasanya mempunyai ciri khas tertentu, beberapa dimensi itu di antaranya: demokratis, konstitusional, dan berlandaskan hukum.
Meskipun terkadang indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan yang berdasarkan indikator. Oleh karena itu, untuk menciptakan demokrasi yang optimal, maka diperlukan kontribusi dari seluruh pihak. Salah satunya dalam meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum. Dan sampai pada subyek dalam pembangunan. Secara sederhana, partisipasi politik merupakan seseorang atau sekelompok tertentu yang terlibat dalam kehidupan dan proses politik, untuk menentukan pemimpin yang dipilih secara langsung dan juga untuk mempengaruhi kebijakan publik.
Menurut Herbert Miclosky (2013:129), “Partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa,baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.” Sementara itu, Norman H. Nie dan Sidney Verba mengemukakan batasan partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga negara yang loyal sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan diambil oleh mereka, yang teropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.
Dari definsi yang telah dikemukakan di atas, partsipasi politik ialah keikutsertaan individu atau sekelompok orang dalam kehidupan politik untuk menentukan, memilih, dan dapat mempengaruhi kebijakan publik. Berdasarkan data di atas melihatkan bahwa, partisipasi politik Indonesia mengalami penurunan di tahun 2014 lalu. Untuk mengatasi agar partisipasi politik agar tetap stabil atau bahkan meningkat, diperlukan sebuah model, pendekatan, atau konsep dalam partisipasi politik.
Sosialisasi politik merupakan sebuah model atau bentuk dari pendidikan politik. Menurut Alfian dalam Sosiologi Politik (2013:170), ialah sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru. Dari pandangan Alfian di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:
Sosialisasi politik merupakan bagian dari pendidikan politik;
Sosialisasi politik sebagai suatu proses politik yang dilaksanakan secara massif; dan
Sosialisasi politik bisa berwujud dalam bentuk komunikasi, nilai-nilai. Dan proses itu berlangsung dalam keluarga, sekolah, lingkungan, media massa dan lain-lain.
Penulis mengajak kepada seluruh pihak agar pemilihan umum ini bisa berjalan dengan baik, umum, langsung, jujur, adil, transparan, tentram, damai, agar tetap menjaga stabilitas bangsa dan negara. Jangan sampai terjadi disintegrasi bangsa. Kemudian, sebaiknya elit politik lebih mengedepankan nilai dan budaya politik yang baik. Misalnya, memberikan pendidikan politik, melaksanakan tujuan negara dengan merumuskan segala ide, gagasan-gagasannya melalui visi-misi. Tak lupa juga, untuk menciptakan siklus pendidikan yang baik, maka hasil penelitian-penelitian yang berbasis ilmiah agar dijadikan bahan atau rujukan dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan publik. Daripada melahirkan ujaran kebenciaan, kampanye hitam, dan politik uang. Alangkah lebih baiknya, apabila beradu secara pemikiran, ide dan gagasan-gagasan, program-program dan kebijakan-kebijakan.
Rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang terlibat dalam proses pembangunan. Bukan hanya sekadar objek semata. Demokrasi tanpa hukum maka sebuah negeri akan mengalami kebobrokan dan apabila kekusaan tanpa adanya hukum, maka keadilan akan menjadi langka dalam sebuah negeri. Selama lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, dan saat itu pula kita berikrar bahwa, Indonesia adalah rumah kita. Kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa; Indonesia. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...