Aspirasi Rakyat dan Terpercaya

Kolom Kosong Dan Petahanan Memperebutkan Partisipasi Politik Secara Kuantitas

314

Imron Wasi, Presiden Mahasiswa STISIP Setia Budhi Rangkasbitung

Indonesia merupakan salah satu negara yang beranekaragam. Hal itu bisa dilihat secara historis dan geografis. Adapun untuk melihat hal itu, maka diperlukan kajian-kajian khusus untuk menelusuri lebih jauh mengenai negara yang memang mempunyai segala hal, di antaranya: Suku, Budaya, Agama, Ras, Sumber Daya Alam dan lain-lainnya; termasuk ideologi negara dan sistem pemerintahan.

Demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut, setelah bergantinya rezim yang saat itu dinahkodai oleh Presiden Soeharto; yang kemudian runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto itu disebabkan oleh adanya beberapa faktor, di antaranya: krisis moneter, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela. Atas dua dasar itulah seluruh masyarakat Indonesia menghendaki kepemimpinan Soeharto untuk segera mundur dari Presiden Republik Indonesia, walaupun mungkin ada faktor-faktor lainnya.

Oleh karena itu, setelah bergantinya kepemimpinan di Indonesia, yang saat itu dinahkodai oleh Orde Baru berganti ke Era Reformasi. Perlu kita ketahui secara bersama, bahwa setelah kepemimpinan beralih, dari Soeharto ke B.J Habibie, sejak saat itulah; akses keterbukaan mulai dibuka kembali oleh B.J Habibie. Era Reformasi ditandai dengan adanya kebebasan berpendapat, menyampaikan aspirasi di muka umum dan kenikmatan yang kita rasakan saat ini. Banyaknya ormas-ormas, partai politik dan lain-lain. Sehingga inilah salah satu bentuk yang dihasilkan dari pasca runtuhnya kepemimpinan Orde Baru.

Kemudian, demokrasi yang dilaksanakan atau yang diterapkan oleh Indonesia merupakan demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Selain itu, hal ini diperkuat dengan adanya penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara, di antaranya:

Indonesia negara yang berdasarkan pada hukum, bukan hanya kekuasaan semata; dan sistem Konstitusional

Selain itu, Indonesia memiliki ciri khas dalam penerapan demokrasi, salah satu contoh yang paling ideal dan jelas berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan point ke empat dalam Pancasila ialah: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakasanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Untuk mengawali tulisan ini, maka penulis mengajak kepada pembaca yang budiman, untuk memberikan saran, kritik, dan tanggapan yang konstruktif mengenai apa yang akan diuraikan oleh penulis, guna memperbaiki penulisan dan cakrawala pemikiran penulis.

Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lebak-Banten

Pemilihan Kepala Daerah 2018 dilaksanakan secara serentak, yang diikuti oleh 171 daerah; terdapat 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten, termasuk di dalamnya Propinsi Banten. Di Propinsi Banten ada 3 daerah yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, di antaranya: Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang.

Kemudian, di wilayah Propinsi Banten dalam konteks pemilihan kepala daerah secara serentak ini tentunya mengundang banyak perhatian di kalangan politisi, praktisi, mahasiswa, akademisi, bahkan aktivis politik. Sebab, hal ini di latar belakangi oleh adanya dua daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Jika tidak mau disebut adanya calon tunggal. Dengan adanya iklim demokrasi seperti itu, masyarakat pun bertanya-tanya, “Mengapa di era demokratis dan dalam negara demokrasi seperti ini hanya ada satu pasangan calon? Di manakah peran partai politik yang mempunyai tugas kaderisasi dalam menciptakan budaya politik yang baik?”

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak untuk pemilihan kepala daerah 2018 sebanyak 926.342 jiwa, baik laki-laki maupun perempuan. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilih laki-laki sebanyak 473.060 jiwa dan perempuan 453.282 jiwa. Penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentunya dapat mempermudah tim dari pasangan calon, baik petahana maupun kolom kosong untuk mengatur strategi dan taktik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2018.

Pemilihan kepala daerah 2018 memang sudah berlalu. Namun, ada hal menarik yang memang membuat penulis menciptakan atau menghadirkan tulisan ini kepada pembaca yang budiman. Pertama: Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan pada 27 Juni 2018, tentunya sebelum pilkada ini dilaksanakan ada hal-hal yang mesti menjadi kajian khusus kaum intelektual; baik itu akademisi, praktisi, politisi, mahasiswa, bahkan aktivis politik. Adapun hal-hal tersebut memang sudah diketahui secara luas. Misalnya, pilkada 2018 di Kabupaten Lebak hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang melawan kolom kosong, kaderisasi partai politik, pendidikan politik. Kedua: Berdasarkan hasil penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka diputuskan bahwa jumlah DPT untuk pilkada 2018, sejumlah 926.342 jiwa. Namun dalam pelaksanaan pilkada 2018 ini, partisipasi pemilih tidak mencapai target yang telah ditentukan bahkan mungkin mengalami penurunan dibandingkan dengan pilkada sebelumnya.

Berdasarkan hitung cepat pemungutan suara di 28 Kecamatan, tingkat partisipasi pemilih berkisar pada angka 66, 63 persen. Sementara itu, salah satu pasangan calon, yaitu petahan meraih suara 455.023 (76,89 persen), sedangkan untuk kolom kosong 135.486 suara (23,3 persen), dan suara tidak sah sebanyak 19.580, dengan total jumlah pemilih 626.089 dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 926.342 pemilih.

Dari hasil hitung cepat tersebut menunjukkan tingkat partisipasi pemilih memang tidak mencapai target yang telah ditetapkan KPU Lebak, sekitar 75 persen.  Sehingga dalam iklim demokrasi yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon cukup berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Menurunnya partisipasi politik masyarakat Lebak dalam pemilihan kepala daerah karena kaderisasi partai politik yang belum berjalan dengan optimal. Padahal jika mengacu pada regulasi, maka partai politik memiliki peranan yang signifikan. Misalnya, melaksanakan pendidikan politik, kaderisasi partai politik. Meskipun partai politik mendapatkan anggaran untuk melaksanakan pendidikan politik dari APBN/APBD. Namun hal itu belum terasa dalam pemilihan kepala daerah 2018. Misalnya melalui kegiatan kampanye. Tapi, lagi-lagi hal itu belum menyentuh masyarakat secara luas.

Menurut Kartasasmita (1997:84), dalam Sosiologi Politik mengemukakan bahwa sistem politik modern mempunyai beberapa ciri yang membedakan dengan sistem tradisional atau pramodern. Di antaranya:

Individu dan masyarakat tidaklah merupakan objek, tetapi subjek yang turut menentukan arah kehidupan;

Masyarakat modern ditandai oleh partisipasi masyarakat yang luas dalam proses politik;

Sistem politik modern mengandung tiga unsur, demokratis, konstitusional, dan berlandaskan hukum;Dan lain-lain.

Dari pernyataan Kartasasmita, bisa diartikan, bahwa masyarakat pun mempunyai hak yang konstitusional untuk menentukan arah kehidupannya. Artinya, masyarakat dapat pula mempengaruhi keputusan politik, khususnya kebijakan-kebijakan publik. Di era modern seperti ini, maka harusnya tingkat partisipasi pemilih dalam konstelasi demokrasi itu tinggi. Kemudian sistem politik modern ditandai dengan adanya tiga unsur yang telah disebutkan oleh Kartasasmita, di antaranya: demokratis, konstitusional, dan berlandaskan hukum.

Kemudian, fungsi partai politik sebagai aspirasi masyarakat harus lebih menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Menurut Boediarjo (2008:102-104) dalam Sosiologi Politik, menyebutkan bahwa fungsi partai politik, di antaranya:

Partai politik sebagai sarana komunikasi politik;

Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik;

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik;

Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Dalam pemilihan kepala daerah 2018 kemarin, masyarakat masih banyak yang kebingungan, pemilihan kepala daerah hanya diikuti satu pasangan calon. Kemudian ada stigma dari masyarakat bahkan mahasiswa sendiri (Sebut saja kerabatku), adapun pertanyaan yang mereka pikirkan ialah:

Jika memilih kolom kosong, nanti kita tidak mempunyai pemimpin untuk membangun Lebak? ujar masyarakat dan kerabatku.

Untuk menghilangkan stigma seperti itu, maka peran kita semua sebagai kaum intelektual, khususnya partai politik dan stakeholders terkait untuk memberikan pemahaman melalui edukasi-edukasi. Misalnya, memberikan pendidikan politik, menyampaikan visi-misi partai politik, tujuan partai politik dan lain-lain.

Penulis juga mengharapkan agar partai politik dan stakeholders terkait untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat secara luas, yang kemudian hasil daripada pendidikan politik itu akan menciptakan budaya politik yang baik. Jadi untuk pemilihan umum berikutnya bukan hanya sekadar mengejar kekuasaan semata, namun melaksanakan regulasi lebih dioptimalkan. Meskipun suara-suara pemilih yang diperebutkan, tapi masyarakat juga harus faham akan politik itu sendiri.  Kualitas pemilih juga harus ditingkatkan. Sebab, masyarakat atau individu dalam politik bukan hanya objek. Namun sebagai subjek juga yang sewaktu-waktu dapat mempengaruhi iklim demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebak. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...