Aspirasi Rakyat dan Terpercaya

PILKADA SERENTAK, PESTA DEMOKRASINYA SIAPA?

579

Penulis: Muhamad Rifaldi, Mahasiswa UPI Kampus Serang Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan PGSD Semester Akhir .

Beberapa hari kedepan di beberapa daerah di Indonesia akan dilaksanakannya PILKADA serentak, menjadi menarik karena ada keleluasaan berpendapat saat saya bukan bagian dari pencoblos di PILKADA kali ini. Di awal narasi ini ingin saya sampaikan, tidak ada unsur yang saya dukung, tidak ada sebuah pesanan untuk mengarahkan opini yang saya bangun kepada kelompok tertentu. Setidaknya akan ada pertarungan perebutan suara 17 titik di tingkat provinsi, 39 titik kota, dan 115 kabupaten. Sebuah ajang yang di sebut ‘pesta demokrasi’ seharusnya dapat di maksimalkan untuk sebuah perubahan di tatanan masyarakat. Karena pada perjalanannya kepala daerah memiliki peran dan wewenang yang cukup besar, katakanlah sebuah ‘teken’ beliau menjadi penentu dilaksanakan atau tidaknya program yang ada.

Di beberapa hari terakhir terus timbulnya beberapa hal yang berkaitan tentang PILKADA di beberapa media informasi mulai dari, ‘serang-menyerang’ kekurangan lawan, beradu inovasi dan program kedepan, bahkan di tampilkan debat cagub-cawagub di salah satu tv swasta yang saya rasa sangat tidak menghilangkan ‘dahaga’, mengapa demikian? Bisa saya gambarkan betapa ngaconya penyampaian oleh beberapa kandidat, sederhananya pertanyaan apa menjawabnya kemana. Itulah sedikit sebuah gambaran yang cenderung negative pada pelaksanaan PILKADA tahun ini. Tak cukup sampai di situ, hati kecil saya kembali terguncang pada saat sebuah akun di media sosial membuat semacam postingan yang mana, ditujukannya sebuah foto bingkisan kantong plastik hitam yang berisi sembako dan uang tak tertinggal selembaran bergambarkan foto pasangan calon yang juga ikut kontestasi demokarasi ini, artinya hal semacam ini masih terjadi di beberapa daerah, kemudian bagaimana dengan tindak lanjutnya? Apakah yang menyebarkan unggahan seperti itu yang akan terjerat delik pidana UU ITE, ataukah pemerintah melalui aparat terkait berani bertindak tegas untuk juga setidaknya menggugurkan paslon tersebut yang kemudian juga di proses hukum.

Pada masa seperti ini semakin riskan kita berbicara yang sedikit keras terhadap kejadian tertentu, walaupun pada kenyataannya kita sudah dalam kebebasan berpendapat (tak jarang memang menjadi kebablasan berpendapat).
Melihat beberapa kejadian belakangan ini kemudian saya coba mengusulkan sedikit pendapat, sederhanaya dikatakan reward-punishmen pola seperti ini bisa digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak hanya memilih paslon tapi juga mengawal proses demokrasi lebih luas. Pada bagian apa? Pada bagian dimana ada hal yang yang di rasa mencederai PILKADA kemudian pengunggah bertanggung jawab juga atas hal yang dilakukan dengan adanya penyelidikan, bukan kepada pengunggah tapi kepada kejadian yang di unggah, sekali lagi bukan kepada pengunggah, tapi kejadian yang di unggah. Menjadi penting ketika ada penghargaan, karena peran masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pelanggaran yang ada tentunya juga perlu di apresiasi, tak tertinggal juga jaminan hukum kepada yang bersangkutan. Alternatife seperti ini sudah lama disampaikan, bahkan juga sudah di terpakan di beberapa daerah dengan adanya posko pengaduan dan lain sebagianya namun di rasa belum maksimal karena setiap ada laporan tindak lanjutnya terkadang mengdep di tengah jalan. Saya yakin hal sederhana ini ketika diterapkan dengan proses yang jelas, di lapisan masyarakat mana pun memiliki dampak lebih baik.

Tidak berhenti sampai disitu, beberapa menit berselang masuk sebuah broadcast yang secara garis besar mengatakan “Rp. 100.000 yang di terima untuk suara 5 tahun kedepan, bila secara matematik bisa di gambarkan sebagai berikut Rp. 100.000 : 5 tahun = Rp. 20.000. 1 tahun (12 bulan), Rp. 20.000 : 12 bulan = Rp. 1.666 per bulan. Belum berhenti sampai disitu bila di bagi dengan 30 hari (1 bulan) angkanya menjadi, Rp. 1.666 : 30 hari = Rp. 55,5” kita buat semakin sederhana, Rp.100.000 yang mungkin anda terima di bagi dengan masa jabat mereka kurang lebih 1825 hari (Rp. 100.000 : 1825= Rp. 54,7). Kemudian apakah saya setuju dengan hitungan seperti itu? Secara matematis iya, namun secara pola pikirnya saya tidak sepakat. Sekalipun hal hitungan demikian tidak salah, namun bukan berarti menjadi sebuah hal yang di benarkan pendapat seperti ini, mengapa demikian? Pola pikir demikian setidaknya sama saja menghitung secara ringkas nominal yang diberikan, secara pola sekali lagi saya kurang sepakat, saya hanya setuju kepada perhitungannya sebatas mengetahui hasil per harinya, tapi tidak dengan aspek utamanya, yah betul, tetap uang. Bagaimana jika paslon yang ada berani juga untuk berkalkulasi demi membayar suara anda, pada mulanya dengan ‘nego nominal’ apakah dengan menaikan menjadi Rp.200.000 kita kembali menghitung? Bagaimana kalau Rp. 500.000 bagaimana saat angka akhir yang di tawarkan kemudian mendekati angka yang kalian mau? Secara realistis tanpa adanya nurani akhirnya kalian akan kalah dan mengambilnya. Atau bahkan yang lebih parahnya, nanti ketika sudah duduk menjadi kepala daerah polanya semakin variatif salah satunya dengan mendukung kegiatan yang ada pada kelompok tersebut sampai akhirnya di minta melakukan sesuatu untuknya sebagai gantinya (secara teori tentunya kalian akan mengelak, namun saat perjalanannya?). Saya yakin, rekan-rekan Mahasiswa yang juga aktivis di kampusnya, bisa memberikan pemahaman di luar ini. Perhitungan seperti ini cukup bisa di sampaikan oleh adik kita di tingkatan sekolah dasar. Kemudian apa langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan, yah tetap pemberian informasi kepada masyrakat secara umum, tak jarang di beberapa pedesaan di temui pertanyaan di warung kopi tentang calon yang ada, disinilah setidaknya peran kalian untuk bisa berpartisipasi di tingkatan masyarakat secara kecil. Kemudian langkah selanjutnya bisa dengan duduk bersama membahas permasalahan yang kemudian di tuangkan di sebuah kertas bermaterai yang di tujukan kepada para calon untuk di sepakati sesuai perjanjian, setidaknya hal demikian yang umumnya disebut kontrak politik bisa menjadi ajang pengurai permasalahan di desa tersebut. Hal demikian dirasa menjadi lebih berarti untuk menaikan nilai demokrasi yang sesungguhnya.

Terakhir ingin saya sampaikan, jangan biarkan pesta demokrasi ini menjadi sekedar ladang usaha para penjual kaos kampanye, percetakan spanduk kampanye, toko kelontongan sembako kampanye, calo kampanye, makelar serangan fajar dan beberapa lembaga penggerak masa untuk kampanye. Sekalipun mereka tak salah karena juga mencari rezeqi atas keberkahan pesta demokrasi ini, menjadi hal yang penting kita bisa berpastisipasi dan mengambil untung juga dengan memilih kepala daerah yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada serta program kerja yang bebas dari tindakan koruptif. (RR/SBS31)

You might also like
Comments
Loading...