Aspirasi Rakyat dan Terpercaya

12 Tahun Pemkab Belum Serahkan Aset, Fraksi Partai Gerindra: Kami Segera Buat Pansus

Serang (21/01/2020) SatuBanten.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang berencana akan membuat panitia khusus (Pansus) untuk menyelesaikan perselisihan penyerahan aset dari Kabupaten ke Kota Serang. Penyerahan aset tersebut diharapkan rampung tahun ini.

Hal itu terungkap dalam konferensi pers Fraksi partai Gerindra di kantornya, Selasa (21/1).

Ketua Fraksi Gerindra, DPRD Kota Serang, Saipulloh mengatakan pihaknya akan segera membuat pansus, hal itu karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang belum menyerahkan asetnya selama 12 tahun, padahal menurut UU paling lama diserahkan dalam lima tahun.

“Kami mendorong untuk segera menyelesaikan aset-aset itu, maka kami akan buat pansus secepatnya,” katanya kepada wartawan.

Tak hanya itu, dalam penyelesaian ini pihaknya juga akan beraudiensi kepada Gubernur Banten, hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jalur tersebut akan dilakukan diharapkan dapat mempercepat proses penyerahan aset.
“Hasil study banding, kalau KPK turun itu lebih cepat dari kab ke kota (penyerahan aset), apalagi ini sudah melampaui batas dari 5 tahun, bahkan 12 tahun,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mengkritisi langkah DPRD Kabupaten Serang yang terus menghadangi proses penyerahan aset dengan alasan belum terbangunnya Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang. Padahal paling tidak Pemkab Serang dapat segera menyerahkan aset, sementara untuk langkah selanjutnya dapat dibicarakan secara bersama.

“Harusnya dewan itu jangan menghambat, selesaikaj dulu asetnya, nanti kalaupun pemkab mengontrak itu bisa dibicarakan, yang penting ada PAD yang masuk,” terangnya.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Serang, Babay Sukardi mengatakan ada beberapa dampak akibat lambannya penyerahan aset dari Pemkab Serang, salah satunya masih banyaknya kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengontrak dengan kondisi yang memprihatinkan.

“Selain mengontrak kantor-kantor dinas masih banyak yang belum bisa disebut kantor. Kemudian kalau ada yang demo dari kabupaten itu datangnya ke kota, kemacetan juga mengganggu masyarakat kota,” katanya.

Maka dari itu, pihaknya meminta Pemkab Serang untuk segera menyerahkan aset sekaligus dengan dokumen yang lengkap, kalau tidak itu akan menjadi masalah bagi Pemkot Serang. “kalau tidak (diserahkan asetnya) nanti neraca di Pemkot Serangnya akan sulit mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga mengomentari langkah lambannya penyerahan aset yang menginduk kepada penyerahan aset kabupaten ke kota Tangerang yang kurang lebih mencapai 20 tahun, seharusnya Pemkab tak menjadikan itu sebagai landasan. “Cilegon saja 12 tahun selesai, dan hanya dibantu oleh provinsi, kalau mengikuti Kota tangerang, itu tidak mencontoh yang baik namanya,” paparnya. (RR/SBS31)

Comments
Loading...